Presiden SBY (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)VIVAnews - Anggota Komisi III bidang Hukum DPR Nasir Jamil menilai 12 Instruksi Presiden terkait Gayus Tambunan terlalu reaktif dan kurang menggigit. Apalagi saat ini dinilai banyak instruksi SBY yang tidak ada realisasinya.
"Banyak instruksi SBY yang tertulis ataupun lisan sampai sekarang tidak ada hasilnya. Apalagi ini, kurang menggigit," kata Nasir Jamil dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Selasa 18 Januari 2011.
Nasir mengambil contoh saat kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satya Langkun. SBY saat itu menginstruksikan secara lisan untuk memburu pelaku penganiayaan.
"Tapi mana hasilnya? Begitu juga saat SBY membentuk tim untuk kasus Munir. Sampai sekarang kasus Munir tidak jelas," kata anggota DPR dari Fraksi PKS Ini.
Publik, kata Nasir, mengharapkan realiasi dari instruksi itu. Bukan sekadar perintah, baik itu lisan apalagi tertulis. "Jangan kemudian, instruksi itu hanya untuk 'meninabobokan' publik," ujar anggota DPR dari Nanggroe Aceh Darussalam ini.
Nasir menilai, 12 inpres ini juga masih datar-datar saja. Tidak ada penyebutan tenggat waktu pelaksanaan instruksi.
Satu hal lain yang perlu dicermati adalah instruksi SBY yang menunjuk Wakil Presiden Boediono memimpin pengawasan kasus Gayus Tambunan. Meski Boediono dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
"Ini agak sedikit mengkhawatirkan karena dipegang oleh Wapres. Boediono tak memiliki 'sense of crime'," kata Nasir. (umi)
Baca: 12 Inpres 'Gayus Tambunan'
• VIVAnews