Boediono: Masjid Jangan Jatuh ke Tangan Penyebar Radikalisme & Terorisme

Jakarta Wakil Presiden Boediono meminta masjid jangan jatuh ke tangan-tangan pihak yang menyebarkan gagasan radikalisme dan terorisme. Pengurus masjid diminta membawa Islam sebagai agama yang toleran.

"Masjid jangan jatuh ke tangan mereka yang menyebarkan gagasan yang tidak Islami seperti radikalisme, fanatisme, sektarian, permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, dan anjuran-anjuran provokatif yang bisa berujung kepada tindak kekerasan dan terorisme," ujar Boediono dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (27/4/2012).

Boediono meminta agar pengurus masjid membawa Islam sebagai agama yang toleran, mengajarkan jalan terbaik adalah jalan tengah.

"Masjid sejatinya selain menjadi basis ideologi dan spiritual umat Islam, juga berperan sebagai wahana untuk memfasilitasi berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya serta berbagai bidang lainnya," kata Boediono.

Oleh karenanya, kata Boediono, pemrakarsa masjid juga diharapkan sungguh-sungguh memperhatikan agenda dan kepengurusan masjid.

"Dewan Masjid Indonesia terus menerus menjaga persatuan dan kebersamaan dalam perbedaan di antara berbagai agama yang ada di Indonesia dan sekaligus menjauhkan umat dari sikap tidak toleran, apalagi sikap sesat yang menyesatkan di antara umat Islam sendiri," jelasnya.

(fiq/aan)

View the original article here

Ketua DPRD Batam: Jangan Ganggu Aku!

BATAM, KOMPAS.com - Jadi pejabat selain mendapat fasilitas dari negara, juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itulah yang dirasakan pimpinan DPRD Batam yang berangkat ke Singapura didampingi Sekretaris DPRD.

Informasi yang didapat Tribunnews di kantor DPRD Batam, mereka berangkat ke Singapura untuk jalan- jalan.

Unsur pimpinan yang berangkat adalah Ketua DPRD Batam, Soerya Sardi, Wakil Ketua I Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua III, Aris Hardy Halim, sedangkan Wakil Ketua II Zainal Abidin tidak ikut dalam kunjungan tersebut. Mereka berangkat Selasa (08/02), sekitar pukul 15.00 WIB. Unsur pimpinan itu didampingi Sekretaris DPRD Batam, Nurman.

Ruslan yang dihubungi mengatakan, mereka berangkat ke Singapura untuk melihat keluarga. "Saya ada keluarga di Singapura, salah kalau saya mengunjunginya. Lagi pula saya tidak memakai uang negara, saya menggunakan uang pribadi. Tidak ada larangan apabila saya ke Singapura ini," katanya.

Ia menambahkan, "Kami memang ke sini unsur pimpinan. Saya heran, kami saja yang disorot. Mestinya Pemkot itu yang disorot kenapa sampai sekarang pegawai tidak gajian, karena tidak ada uang di kas daerah, kemana uang selama ini. Kami baru jalan-jalan saja sudah disorot, tak ada kerjaan kalian ini," katanya saat dihubungi.

Ketua DPRD Batam, Soerya Sardi yang dihubungi mengatakan dirinya tidak berada di Singapura tapi di tempat tukang pangkas memotong rambut.

"Jangan ganggu aku, nanti bisa salah memotong rambut. Saya bukan di Singapura, saya di tempat tukang pangkas, yang ke Singapura itu unsur pimpinan, bukan ketua dewan," katanya berkilah.

Ruslan mengatakan, mereka ke Singapura ada urusan masing-masing. Surya Sardi untuk memperpanjang paspornya karena sudah mati.

"Jadi, jangan asyik kami aja yang diuber-uber terus. Terus terang, kami tidak merugikan keuangan negara. Kalau anggota dewan bilang jalan-jalan ke Singapura, itu karena kami tidak memberi mereka kunker. Asyik mereka saja yang kunker, padahal keuangan di pemko kosong tapi mereka tetap minta kunker," katanya.

Anggota DPRD Batam, Jefry Simanjuntak mengatakan unsur pimpinan yang berangkat ke Singapura didampingi Sekwan Nurman. Unsur pimpinan yang berangkat tiga orang di luar Zainal.

"Kalau mereka bilang berangkat ke Singapura menggunakan uang pribadi, tidak mungkin. Sekwan ikut, kok, mendampinginya," katanya.

Surya Sardi sepertinya menutupi kepergian mereka ke Singapura, dengan dalih pergi memotong rambut, tanpa menyebut lokasinya.

"Kami melihat jauh berbeda dengan pelayanan Sekwan lama yang bisa mengakomodir para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya," kata anggota Komisi III, Ganda Tiur Simorangkir.

Wakil Ketua II DPRD Batam, Zainal Abidin yang dihubungi mengaku tidak tahu unsur pimpinan DPRD berangkat ke Singapura.

"Saya tak tahu dalam rangka apa mereka ke Singapura, mungkin mengunjungi keluarga bisa juga. Selain itu ke Singapura kan tidak jauh, hanya 45 menit sudah sampai. Yang jelas saya tidak tahu," katanya. (Tribun Batam/Sihat Manalu)

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

View the original article here

Din: Pemerintah Jangan Lari dari Masalah

Sorry, I could not read the content fromt this page.

View the original article here

Mendiknas: Kalau Cocok Pilih, Kalau Tidak Jangan Dipilih!

Jumat, 04/02/2011 17:18 WIB
Buku Profil SBY
Mendiknas: Kalau Cocok Pilih, Kalau Tidak Jangan Dipilih! 
Adi Lazuardi - detikNews


Jakarta - Meskipun terus dikritik, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh tetap tidak akan menarik peredaran buku profil Presiden SBY di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Menurutnya, kalau pihak sekolah merasa buku itu tidak layak menjadi pegangan murid, maka jangan dipilih.

"Silakan, kalau cocok dipilih (sebagai buku ajar pengayaan) kalau tidak ya tidak usah dipilih. Dan tidak ada instruksi dari Kemendiknas supaya buku yang itu (buku profil SBY) yang dipilih," kata M Nuh saat jumpa pers di Kemendiknas, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (4/1/2011).

Nuh kembali menegaskan Presiden SBY tidak pernah menginstruksikan dirinya agar buku itu ditulis lalu diedarkan ke sekolah-sekolah. Secara pribadi, niat itu juga tidak pernah terbesit dalam pikirannya.

"Saya menegaskan tidak ada terbesit niat atau keinginan atau pun instruksi dari Bapak Presiden. Karena itu sepenuhnya adalah inisiatif dari penerbit-penerbit," ujarnya.

Konsep buku ini, ungkap Nuh, berbeda dengan buku pegangan untuk murid pada umumnya. Buku yang terdiri dari 10 seri itu sifatnya hanya pengayaan yang diharapkan dapat memberi inspirasi dan motivasi para pembacanya.

"Buku ini hanya pengayaan, sifatnya sangat beda dengan buku teks. Kalau buku teks itu, dia langsung ada rujukannya dengan kurikulum, lalu kurikulum dengan silabus, tetapi buku ini, tidak ada kaitannya langsung dengan silabus. Yang penting bisa memperkaya wawasan bisa juga memberikan inspirasi dan menumbuhkan motivasi," jelasnya.

Dia berharap polemik ini disudahi. Sebab, ada hal lebih penting dari sekadar perdebatan ini yaitu menimbulkan semangat membaca.

"Kita tidak perlu berpolemik tentang ini, karena sekarang yang kita dorong adalah bagaimana adik-adik kita, guru-guru kita semangat untuk membaca," papar Mendiknas.

Selain buku ini, ada 2.400 buku lainnya yang juga lolos seleksi. Dari ribuan buku itu, salah satunya termasuklah buku SBY.

"Dan sebelum buku ini dinyatakan layak, telah dievakuasi oleh tim independen. Dan kalau ada penerbit yang mengajukan tokoh X, terus yang diajukan lolos ya kita tawarkan, karena saya tidak punya hak untuk mengajukan tokoh X atau Y," imbuh Nuh yang mengenakan batik coklat.

Sebelumnya buku serial profil Presiden SBY menjadi bahan ajar pengayaan sejumlah SMP di Jawa Tengah. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan serial buku itu lolos penilaian Pusat Kurikulum dam Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2009.

Buku yang bercerita tentang? profil SBY sendiri terdiri dari 10 jilid yaitu:

Lebih Dekat dengan SBY: Jalan Panjang Menuju Istana;

Lebih Dekat dengan SBY: Merangkai Kata Menguntai Nada;

Lebih Dekat dengan SBY: Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil;

Lebih Dekat dengan SBY: Jendela Hati;

Lebih Dekat dengan SBY: Adil Tanpa Pandang Bulu;

Lebih Dekat dengan SBY: Peduli Kemiskinan;

Lebih Dekat dengan SBY: Diplomasi Damai;

Lebih Dekat dengan SBY: Menata Kembali Kehidupan Bangsa;

Lebih Dekat dengan SBY: Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan;

Lebih Dekat dengan SBY: Berbakti untuk Bumi.

(lia/nrl)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

Sending your message

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Polisi Diminta Fokus ke Inti Kasus Gayus, Jangan Melebar ke Soal BBM

Jumat, 14/01/2011 06:14 WIB
Polisi Diminta Fokus ke Inti Kasus Gayus, Jangan Melebar ke Soal BBM 
Didit Tri Kertapati - detikNews


Jakarta - Polisi diminta untuk fokus terhadap kasus inti mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan. Penyelidikan polisi tidak usah melebar ke kasus lainnya, termasuk kasus BlackBerry Messenger (BBM) Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana kepada istri Gayus, Milana Anggraeni, yang dipermasalahkan Hotma Sitompul, pengacaranya.

"Lebih baik fokus ke persoalannya, tidak usah melebar kemana-mana," ujar Anggota Kompolnas, Novel Ali, ketika dihubungi, Kamis (13/1/2011).

Novel meyakini kalau permasalahan di luar kasus mafia pajak bisa saja menjadi pengalihan terhadap permasalahan inti, yakni mengungkap mafia pajak. Untuk itu, Novel berharap agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan mengenai BBM tersebut.

"Saya mengingatkan kalau itu (BBM Denny ke Milana-red) mau berkembang sebagai wacana publik silakan saja, publik boleh tahu ada itu. Tapi jangan sampai publik hanyut pada arus ini," ujar Novel.

Menurut Novel, sejauh ini polisi sudah bekerja baik dalam pengusutan kasus Gayus. Namun tidak dipugkiri kalau publik justru menilai polisi belum maksimal.

"Opini publik tidak menguntungkan Polri, maka Polri harus berani bekerja profesinoal. Jangan karena tekanan publik polri patah semangat," tutupnya.

(ddt/lrn)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

Sending your message

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Kasus Gayus Jangan Diselesaikan Secara Adat

Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan, pihaknya akan memanggil Gayus Tambunan ke DPR RI.
Pemanggilan itu lantaran kasus Gayus memiliki dampak sistemik ke depan dan ke belakang yang melibatkan
sejumlah kalangan yang memiliki kekuatan politik.

Herannya, keinginan Ketua Komisi III ituditentang oleh wakilnya sendiri, Aziz Syamsudin dari Fraksi Golkar. Menurut Aziz,
Gayus sudah menjadi terdakwa di pengadilan. Jika Gayus dipanggil ke DPR, itu merupakan intervensi atas hukum, dan
dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk.

Ada apa gerangan di balik gagasan pemanggilan Gayus ke DPR itu?
Jangan-jangan kasus Gayus memang sengaja mau digiring ke ranah politik,
sehingga terbuka kemungkinan untuk diselesaikan secara adat?
wallahualam....

Sumber : http://mimbar-opini.com/

View the original article here