Tampilkan postingan dengan label Pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pangan. Tampilkan semua postingan
1,37 Juta Hektar Lahan Disiapkan Untuk Bangun Kawasan Pangan di Merauke

1,37 Juta Hektar Lahan Disiapkan Untuk Bangun Kawasan Pangan di Merauke

Selasa, 01/02/2011 13:40 WIB
1,37 Juta Hektar Lahan Disiapkan Untuk Bangun Kawasan Pangan di Merauke 
Adi Lazuardi - detikNews


Jakarta - Pemerintah Indonesia benar-benar serius membangun wilayah food estate (kawasan pangan) di Timika, Merauke. Pembangunan kawasan itu sangatlah penting untuk menjaga ketersediaan pangan, mengingat perubahan iklim yang tak menentu di Merauke.

"Saya katakan dengan perubahan iklim ini, kita khawatir ada kelangkaan pangan sehingga kita perlu swasembada pangan," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan usai memberikan sambutan dalam acara 'Komunikasi Publik Hasil Riset Perubahan Iklim, Implementasi REDD+ di Indonesia' di Kementerian Kehutanan Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Zulkifli membantah jika rencana pemerintah itu justru untuk menghancurkan hutan di Merauke. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah justru untuk menyelamatkan masyarakat Merauke.

"Sekarang pemberitaan terhadap pemerintah sedang tidak profesional," keluhnya.

Merauke lanjut Zulkifli memang membutuhkan lahan untuk dijadikan sebagai pusat pangan. "Maka itu di sana perlu ada tata ruang dari gubernur dan sebagainya yang akan menjadikan tempat tersebut sebagai pusat pangan kita di Papua dan Merauke," imbuh Politisi PAN ini.

Untuk membangun kawasan pangan tersebut, pemerintah butuh 1,37 juta hektar lahan kosong. Di lahan ini nantinya akan ditanami tebu, kedelai dan jagung.

"Tapi untuk tahun ini disepakati 560 ribu hektar dulu," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga memastikan tidak akan ada lagi pembukaan lahan gambut di Indonesia. Sebab pembukaan lahan itu hanya akan menimbulkan emisi yang sangat besar.

"Sejak tahun 2010, Kementerian Kehutanan sudah menghentikan pembukaan lahan gambut berapa pun kedalamannya," tandasnya.

(lia/nvt)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

1,37 Juta Hektar Lahan Disiapkan Untuk Bangun Kawasan Pangan di Merauke

1,37 Juta Hektar Lahan Disiapkan Untuk Bangun Kawasan Pangan di Merauke

Selasa, 01/02/2011 13:40 WIB
1,37 Juta Hektar Lahan Disiapkan Untuk Bangun Kawasan Pangan di Merauke 
Adi Lazuardi - detikNews


Jakarta - Pemerintah Indonesia benar-benar serius membangun wilayah food estate (kawasan pangan) di Timika, Merauke. Pembangunan kawasan itu sangatlah penting untuk menjaga ketersediaan pangan, mengingat perubahan iklim yang tak menentu di Merauke.

"Saya katakan dengan perubahan iklim ini, kita khawatir ada kelangkaan pangan sehingga kita perlu swasembada pangan," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan usai memberikan sambutan dalam acara 'Komunikasi Publik Hasil Riset Perubahan Iklim, Implementasi REDD+ di Indonesia' di Kementerian Kehutanan Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Zulkifli membantah jika rencana pemerintah itu justru untuk menghancurkan hutan di Merauke. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah justru untuk menyelamatkan masyarakat Merauke.

"Sekarang pemberitaan terhadap pemerintah sedang tidak profesional," keluhnya.

Merauke lanjut Zulkifli memang membutuhkan lahan untuk dijadikan sebagai pusat pangan. "Maka itu di sana perlu ada tata ruang dari gubernur dan sebagainya yang akan menjadikan tempat tersebut sebagai pusat pangan kita di Papua dan Merauke," imbuh Politisi PAN ini.

Untuk membangun kawasan pangan tersebut, pemerintah butuh 1,37 juta hektar lahan kosong. Di lahan ini nantinya akan ditanami tebu, kedelai dan jagung.

"Tapi untuk tahun ini disepakati 560 ribu hektar dulu," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga memastikan tidak akan ada lagi pembukaan lahan gambut di Indonesia. Sebab pembukaan lahan itu hanya akan menimbulkan emisi yang sangat besar.

"Sejak tahun 2010, Kementerian Kehutanan sudah menghentikan pembukaan lahan gambut berapa pun kedalamannya," tandasnya.

(lia/nvt)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Pangan Mahal, Presiden Tunisia Janji Turun

Pangan Mahal, Presiden Tunisia Janji Turun

"Saya sadar dengan tuntutan rakyat Tunisia. Saya juga sedih dengan apa yang terjadi." Zine El Abidine Ben Ali (AP Photo)

VIVAnews - Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, berjanji tidak akan lagi memimpin pada 2014 mendatang. Janji itu terlontar di tengah kemarahan rakyat Tunisia atas naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan tingginya tingkat pengangguran.

Ben Ali, yang telah berkuasa sejak 1987, juga berjanji akan memberi kebebasan berpolitik dan berpendapat. Dia sedih dengan situasi di Tunisia yang tengah dililit krisis ekonomi.

"Saya sadar dengan tuntutan rakyat Tunisia. Saya juga sedih dengan apa yang tengah terjadi setelah 50 tahun mengabdi bagi bangsa ini, baik dalam dinas militer, berbagai posisi di pemerintahan, dan menjadi presiden selama 23 tahun," kata Ben Ali, seperti dikutip stasiun televisi Al Jazeera, Kamis malam, 13 Januari 2011 waktu setempat. 

Maka, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Ben Ali berencana tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden saat jabatan yang dia emban saat ini berakhir pada 2014. Selain itu, Ben Ali meminta pemerintahannya untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, seperti roti, susu, dan gula.

Ben Ali juga menginstruksikan pasukan keamanan untuk tidak lagi menggunakan senjata api dalam menghadapi para pemrotes. Pasalnya, dalam demonstrasi serentak di sejumlah kota di Tunisia dalam dua hari terakhir, sedikitnya 16 orang telah tewas. 

Bahkan, menurut lembaga International Federation of Human Rights Leagues (FIDH), lebih dari 60 orang tewas saat rakyat di negara Afrika bagian utara itu memulai protes pada 17 Desember 2010.

Mereka yang tewas tidak saja para korban bentrokan dengan pihak keamanan. Tercatat, tujuh orang nekad bunuh diri sebagai protes atas krisis lapangan kerja dan kesulitan ekonomi. 

Sementara itu, pihak oposisi menyambut baik janji dari Ben Ali untuk mundur sebagai presiden pada 2014. "Pidatonya itu penting secara politik dan memenuhi keinginan rakyat dan oposisi," kata pemimpin oposisi dari Partai PDP, Najib Chebbi. (kd)

• VIVAnews Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

View the original article here