Tampilkan postingan dengan label Pertamina. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pertamina. Tampilkan semua postingan
"Komisaris Pertamina Terlalu Jauh Urusi Hal Teknis"

"Komisaris Pertamina Terlalu Jauh Urusi Hal Teknis"

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Ugan Gandar menilai permintaan Komisaris PT Pertamina Triharyo Soesilo terlalu jauh mencampuri urusan teknis dengan berbicara soal  komposisi campuran elpiji yang seharusnya domain manajemen.

"Terlalu jauh komisaris urus hal teknis seperti itu. Ada apa?" kata Pri Agung, Kamis.

Hal sama disampaikan Ugan Gandar yang mengatakan tugas komisaris hanya mengawasi manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan.

"Tidak perlu lah mengurus hal seperti itu," katanya.

Berdasarkan Memorandum No 588/F10000/2010-S3 dari Deputi Direktur Pemasaran kepada Direktur Pemasaran dan Niaga tertanggal 30 Juni 2010, perubahan komposisi campuran elpiji adalah tindak lanjut perintah Direktur Pemasaran dan Niaga atas permintaan/perintah Komisaris Pertamina Triharyo Indriawan Soesilo.

Sejak Juli 2010, komposisi campuran elpiji berubah dari sebelumnya 50 persen propana (C3) dan 50 persen butana menjadi 45 persen propana dan 55 persen butana.

Selanjutnya, berdasarkan Memorandum No 274/T00000/2010-S0 dari Senior Vice President Intregated Supply Chain kepada Direktur Pemasaran dan Niaga tertanggal 27 September 2010, perubahan komposisi tersebut bakal membengkakkan biaya.

Perubahan komposisi itu akan menimbulkan kelebihan propana. Karena keterbatasan storage, sebut memo 274 itu, maka perusahaan menyewa VLGC (very large gas carrier) MT Maersk Venture dan MT Mill House untuk menampung ekses propana.

Sejak Juli 2010, Pertamina menyewa kapal tanker VLGC MT Maersk Venture dengan biaya sewa 30.900 dolar AS per hari dan MT Mill House mulai Agustus 2010 dengan biaya sewa 16.000 dolar AS per hari.

Anggota Komisi VII DPR Ahmad Rilyadi berjanji untuk mempertanyakan perubahan komposisi campuran elpiji tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina pekan depan.

"Kami akan memperjelas persoalan ini. Apa alasannya," kata politisi PKS tersebut.

Sementara anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyebut perubahan komposisi elpiji mesti mempertimbangkan apakah negara dirugikan atau tidak.

"Mesti dilihat apakah akibat perubahan tersebut membuat subsidi menjadi bertambah atau tidak," katanya. (*)

ANT/K007

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com


View the original article here

Menteri BUMN Bantah Pergantian Dirut Pertamina

Menteri BUMN Bantah Pergantian Dirut Pertamina

Jakarta, (tvOne)

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan, posisi Dirut PT Pertamina yang saat ini dijabat Karen Agustiawan masih tetap dipertahankan, adapun pergantian hanya untuk mengisi direksi yang kosong.

"Perombakan ada, tapi tidak untuk mengganti Dirut. Jadi, saya membantah adanya pemberitaan yang menyatakan Ibu Karen akan diganti," kata Mustafa di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Mustafa menjelaskan, pihaknya selaku kuasa pemegang saham PT Pertamina, saat ini sedang melakukan uji kepatutan dan kelayakan ("fit and proper test") terhadap sejumlah nama untuk mengisi Direktur Hulu Pertamina yang ditinggal Bagus Setiarja. "Kalaupun banyak nama yang dipanggil untuk mengikuti `fit and proper test`, itu dimaksudkan untuk mendapatkan yang terbaik," ujar Mustafa, menegaskan.

Hasil uji tuntas dan kepatutan tersebut diutarakannya, belum dapat diumumkan karena masih berproses. "Saya tidak hafal nama-nama yang diseleksi. Itu ada pada Pak Irnanda (Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur--red)," ucapnya.

Sebelumnya, rumor menyebutkan dalam perombakan direksi perusahaan migas pelat merah ini, juga akan mengganti Karen Agustiawan.

Wanita kelahiran Bandung, tahun 1958 yang baru menjabat Dirut Pertamina pada Februari 2009 ini, juga disebut-sebut bakal menggantikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Menanggapi isu tersebut, Mustafa mengaku heran mengapa informasi yang tidak jelas tersebut menjadi pemberitaan di sejumlah media. Ia juga berharap penjelasannya tersebut, sekaligus mengklarifikasi bahwa informasi Dirut Pertamina dicopot, tidak benar. (Ant)

Bookmark and Share

View the original article here