Tampilkan postingan dengan label Rilis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rilis. Tampilkan semua postingan
Kementerian Luar Negeri Segera Rilis Tewasnya WNI

Kementerian Luar Negeri Segera Rilis Tewasnya WNI

Massa melakukan unjuk rasa di Lapangan Tahrir di Kairo, Minggu (30/1). Pemimpin oposisi Mesir Mohamed ElBaradei mengatakan pada ribuan pengunjuk rasa di pusat Kairo pada hari Minggu bahwa pemberontakan atas pemerintahan Hosni Mubarak (FOTO ANTARA/REUTERS/Asmaa Waguih/djo/11)

Nanti saja, Menlu akan menyampaikan langsung
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri, Kamis, berjanji segera merilis perkembangan situasi di Mesir, termasuk tewasnya salah seorang Warga Negara Indonesia (WNI bernama Imanda Amalia (28) yang dikabarkan meninggal dunia Rabu kemarin.

Kepada ANTARA, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Tatang Budi Utama memastikan bahwa Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan menyampaikan langsung pemaparan perkembangan terakhir di Mesir termasuk kondisi WNI di sana.

"Kami masih mengadakan rapat tentang sejumlah perkembangan yang terjadi hingga saat ini di Mesir, termasuk kabar meninggalnya salah seorang warga negara Indonesia," tegas Tatang.

Pemerintah telah mengevakuasi 415 WNI dari total 6.100 orang yang berada di Mesir. Ke-415 orang WNI itu kini sebagian masih berada di Asrama Haji Pondok Gede, sedangkan sebagian lagi telah kembali ke kampung halamannya.

Rencana evakuasi terhadap WNI lainnya akan terus dilakukan dan gelombang kedua diperkirakan tiba Kamis petang di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Tatang enggan mengomentari kabar tewasnya Imanda Amalia (28) yang disebut-sebut akibat terjebak baku tembak.

"Nanti saja, Menlu akan menyampaikan langsung," ujarnya.(*)

R018/S019

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com


View the original article here

Gerindra Rilis 2 Surat Tolak Gedung Baru DPR

Gerindra Rilis 2 Surat Tolak Gedung Baru DPR

Pius Lustrilanang (Gerindra) dan Marzuki Alie (Demokrat) (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya berkukuh menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat RI. Gerindra menegaskan, mereka tidak sekedar mencari simpati.

"Orang boleh berpendapat dan berprasangka, tapi kami punya bukti atas keseriusan kami," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sadar Subagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2011. Dia menunjukkan dua surat Gerindra kepada pimpinan DPR RI tentang  penolakan itu.

"Surat pertama kami kirimkan pada Oktober 2010, sebelum ada keputusan pembangunan gedung. Surat kedua berupa penegasan kembali, kami kirimkan pada 10 Januari 2011 kemarin, saat wacana pembangunan gedung kembali mencuat," kata Sadar.

Oleh karena itu, menurutnya, Gerindra sejak awal telah kukuh menolak. Untuk itu, Gerindra siap dikonfrontir dengan Ketua DPR terkait persoalan ini.

Sebelumnya, Ketua DPR dan politisi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan bahwa semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Pernyataan Marzuki itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) dan Anis Matta (PKS).

"Ketua DPR mengatakan kalau salah satu partai saja menolak rencana pembangunan gedung baru, maka proyek akan dibatalkan. Nah, surat yang kami kirim sejak Oktober tahun lalu telah jelas menyebut penolakan. Apa surat kami itu tidak diterima? Apa digelapkan?" kata anggota Fraksi Gerindra Desmond Mahesa, sengit.

Ia menyatakan, Gerindra mempersilakan Ketua DPR membuka notulen rapat yang disebut-sebut berisi tanda tangan persetujuan dari seluruh fraksi DPR, termasuk Gerindra.

Marzuki mengatakan wakil Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Pius Lustrilanang, turut hadir dan menandatangani persetujuan rencana pembangunan gedung.

"Bedakan antara posisi Pius sebagai pimpinan BURT dan wakil fraksi," kata Desmond.

Namun, Desmond melanjutkan, apabila Pius saat itu menyatakan diri sebagai wakil partai, maka artinya dia tidak mengindahkan kebijakan partai dan berpotensi diberi sanksi oleh partai. "Kalau ada anggota yang bersikap di luar kebijakan partai, itu desersi. Instruksi partai sangat jelas. Seharusnya tidak ada anggota yang berbeda sikap," kata Desmond. (kd)

• VIVAnews Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

View the original article here