BPMigas Tolak Pengalihan Gas Chevron ke PLN

PT Chevron Pacific Indonesia (istimewa)

Pekanbaru (ANTARA News) - Badan Pelaksana dan Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menolak permintaan Perusaah Gas Negara (PGN) yang ingin mengembalikan pasokan gas 100 juta kaki kubik (MMSCFD) yang selama ini untuk PT Chevron Pasific Indonesia Riau, ke PLN.

"Tentu ini akan sangat berdampak buruk pada pemenuhan produksi minyak yang akan mempengaruhi devisa negara," kata Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas Elan Biantoro ketika dihubungi ANTARA dari Pekanbaru, Kamis.

Elan mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Direktur Utama PT PGN Hendi P Santoso yang meminta pemerintah kembali ke komitmen semula untuk mengalirkan gas 100 MMSCFD ke pembangkit PLN beberapa waktu lalu. Hendi menjelaskan, sebenarnya pasokan tersebut memang ditujukan untuk PLN.

Namun, sejak Februari 2010, alokasi gas sebesar 100 MMSCFD tersebut dialihkan dari PGN ke Chevron guna mendukung produksi minyak,sehingga berakibat PLN terpaksa menutup kekurangan gasnya dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

"Pilihan keduanya memang bagai buah simalakama. Tapi sekarang apa kita siap kehilangan devisa yang banyak dengan mengalihkan gas ke PLN," ujar Elan.

Menurut dia, pengalihan gas tersebut akan sangat berdampak pada pemenuhan target produksi minyak tahun ini. Apalagi, lanjutnya, produksi minyak di Duri juga belum pulih sepenuhnya akibat insiden kebocoran pipa gas di Riau yang membuat pasokan listrik ke lapangan Duri terhenti sementara pada tahun 2010.

"Lapangan Duri maksimal bisa memproduksi 180 ribu barrel per hari, tapi sekarang belum juga pulih dan akan sangat berdampak apabila gas PGN dialihkan dari sana," katanya.

Ia menduga, keinginan PGN tersebut juga dilatari motif bisnis karena perusahaan tersebut akan mendapat keuntungan yang lebih besar jika menjual gas ke PLN.

"Keinginan itu saya lihat motif bisnis. Dari pasokan gas ke Chevron, PGH hanya mendapat pemasukan dari biaya pipa. Sedangkan jika ke PLN mereka akan mendapat `fee margin` dari penjualan," ujar Elan.

(F012/S026)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Petik Pohon Angpao, Mau? Menyambut tahun baru Imlek, Bank ICB Bumiputera mempersembahkan spesial promo yaitu Petik Pohon Angpao yang ...

Yudhoyono Bertemu Bos IMF Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipimpin Direktur ...

View the original article here

Tolak Bibit-Chandra, Rapat Tim Pengawas Century-KPK Kembali Ditunda

Jakarta, (tvOne)

Rapat antara Tim Pengawas Century-DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali ditunda, Rabu (2/2). Rapat kembali tertunda setelah perdebatan mengenai kehadiran dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, dalam rapat tersebut tidak menemui titik temu.

Rapat sempat berjalan selama dua jam. Namun, isi rapat sama sekali tidak menyinggung mengenai substansi penanganan kasus Century, melainkan hanya membahas mengenai kehadiran Bibit-Chandra, hingga perdebatan mengenai status deponering keduanya. Padahal, KPK sendiri telah menyiapkan data-data forensik mengenai kasus Century.

Sejumlah anggota tim pengawas sendiri memilih untuk walk-out dari rapat, di antaranya Fachri Hamzah dari F-PKS, Nurdin Munir dari F-Golkar, dan Gayus Lumbuun dari F-PDIP. Belum ada kejelasan kapan rapat antara Tim Pengawas Century dengan KPK ini akan digelar kembali.

View the original article here

Gerindra Rilis 2 Surat Tolak Gedung Baru DPR

Pius Lustrilanang (Gerindra) dan Marzuki Alie (Demokrat) (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya berkukuh menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat RI. Gerindra menegaskan, mereka tidak sekedar mencari simpati.

"Orang boleh berpendapat dan berprasangka, tapi kami punya bukti atas keseriusan kami," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sadar Subagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2011. Dia menunjukkan dua surat Gerindra kepada pimpinan DPR RI tentang  penolakan itu.

"Surat pertama kami kirimkan pada Oktober 2010, sebelum ada keputusan pembangunan gedung. Surat kedua berupa penegasan kembali, kami kirimkan pada 10 Januari 2011 kemarin, saat wacana pembangunan gedung kembali mencuat," kata Sadar.

Oleh karena itu, menurutnya, Gerindra sejak awal telah kukuh menolak. Untuk itu, Gerindra siap dikonfrontir dengan Ketua DPR terkait persoalan ini.

Sebelumnya, Ketua DPR dan politisi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan bahwa semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Pernyataan Marzuki itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) dan Anis Matta (PKS).

"Ketua DPR mengatakan kalau salah satu partai saja menolak rencana pembangunan gedung baru, maka proyek akan dibatalkan. Nah, surat yang kami kirim sejak Oktober tahun lalu telah jelas menyebut penolakan. Apa surat kami itu tidak diterima? Apa digelapkan?" kata anggota Fraksi Gerindra Desmond Mahesa, sengit.

Ia menyatakan, Gerindra mempersilakan Ketua DPR membuka notulen rapat yang disebut-sebut berisi tanda tangan persetujuan dari seluruh fraksi DPR, termasuk Gerindra.

Marzuki mengatakan wakil Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Pius Lustrilanang, turut hadir dan menandatangani persetujuan rencana pembangunan gedung.

"Bedakan antara posisi Pius sebagai pimpinan BURT dan wakil fraksi," kata Desmond.

Namun, Desmond melanjutkan, apabila Pius saat itu menyatakan diri sebagai wakil partai, maka artinya dia tidak mengindahkan kebijakan partai dan berpotensi diberi sanksi oleh partai. "Kalau ada anggota yang bersikap di luar kebijakan partai, itu desersi. Instruksi partai sangat jelas. Seharusnya tidak ada anggota yang berbeda sikap," kata Desmond. (kd)

• VIVAnews Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

View the original article here