Tampilkan postingan dengan label Gedung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gedung. Tampilkan semua postingan
Ledakan Keras Terjadi di Gedung Puslabfor

Ledakan Keras Terjadi di Gedung Puslabfor

Jakarta, (tvOne)

Telah terjadi ledakan di ruang Pusat Laboratorium Forensik lantai tiga pada pukul 13.30 WIB. Ledakan tersebut mengeluarkan asap putih yang ke luar dari jendela.

Ledakan tersebut sempat menimbulkan perhatian orang-orang sekitar gedung Laboratorium Forensik (Labfor). Diperkirakan ledakan terjadi di tempat penyimpanan bahan kimia.

Kemudian seorang PNS Polri, bernama Syarifudin yang diperkirakan korban dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil Labfor dengan dikawal petugas Provost. Hingga saat ini belum diketahui sebab terjadinya ledakan tersebut. (Ant)

Bookmark and Share

View the original article here

Ledakan Keras Terjadi di Gedung Puslabfor

Ledakan Keras Terjadi di Gedung Puslabfor

Jakarta, (tvOne)

Telah terjadi ledakan di ruang Pusat Laboratorium Forensik lantai tiga pada pukul 13.30 WIB. Ledakan tersebut mengeluarkan asap putih yang ke luar dari jendela.

Ledakan tersebut sempat menimbulkan perhatian orang-orang sekitar gedung Laboratorium Forensik (Labfor). Diperkirakan ledakan terjadi di tempat penyimpanan bahan kimia.

Kemudian seorang PNS Polri, bernama Syarifudin yang diperkirakan korban dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil Labfor dengan dikawal petugas Provost. Hingga saat ini belum diketahui sebab terjadinya ledakan tersebut. (Ant)

Bookmark and Share

View the original article here

Setuju Gedung Baru DPR, Pius Bantah Membelot

Setuju Gedung Baru DPR, Pius Bantah Membelot

"Saya bukan pengurus fraksi. Kewenangan fraksi biarkan kewenangan fraksi." Pius Lustrilanang (Gerindra) (Antara/ Yudhi Mahatma)

VIVAnews - Politisi Gerindra, Pius Lustrilanang, membantah menyalahi kebijakan fraksi terkait rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, dia menjalankan tugas sebagai pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Apa saya bisa memutuskan secara pribadi, kan tidak bisa. Karena saya melekat dengan jabatan. Anda mau nanya sebagai apa? Saya menjalankan tugas sebagai pimpinan BURT," kata Pius ketika dihubungi, Jumat, 14 Januari 2011. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun."

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Sadar Subagyo, menegaskan Gerindra menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat RI. Gerindra menegaskan, mereka tidak sekadar mencari simpati.

Menurut Pius, penolakan fraksinya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR dikeluarkan setelah keputusan pembangunan diketok. "Saya bukan pengurus fraksi. Kewenangan fraksi biarkan kewenangan fraksi. Jadi beda pendapat fraksi dan pimpinan DPR. Pembangunan gedung adalah pendapat DPR," ujarnya.

Dia mengakÙ tidak mengetahui ada surat penolakan dari fraksinya pada 10 Oktober 2011. "Tolong cek aja ke biro pimpinan apa benar. Saya nggak tahu ada penggelapan atau apa," ujarnya.

Pius menyesalkan pernyataan koleganya Desmon J. Mahesa bahwa dirinya terancam sanksi. "Desmon bukan pengurus fraksi. Dengan kapasitas apa Desmon ngomong begitu? Itu kapasitas pribadi. Kalau pendapat fraksi disampaikan pimpinan fraksi," katanya. (kd)

• VIVAnews APA URGENSINYA MEMBANGUN GEDUNG DPR BARU? APAKAH GEDUNG DPR YANG ADA SUDAH TDK MEMADAI LAGI? APAKAH GEDUNG YG ADA TDK MAMPU MENAMPUNG ANGGOTA DPR YG SELALU MANGKIR HADIR SIDANG DENGAN BERBAGAI ALASAN KONYOL?sudah masuk hutan duit...seorang Pius pun dulu lanang (laki-laki) sekarang jadi.....banciya itulah, DPR kita, bisanya NGEMIS untuk kepuasan. belaga nggak tau menau urusan, hey bung.. kalo anda segalanya serba tidak tau menau ya jangan jadi wakil rakyat bodoh... ngaku orang kaya, buat makan aja ngemis sama fakir miskin.Pius... dulu aktivis demonstran pembela suara rakyat, skrg setelah jadi anggota DPR sudah tahu duit... tidak lagi pro rakyat, yg penting skrg ada duit seseran masuk kantong. dasar pecundang...!!!!

View the original article here

Gerindra Rilis 2 Surat Tolak Gedung Baru DPR

Gerindra Rilis 2 Surat Tolak Gedung Baru DPR

Pius Lustrilanang (Gerindra) dan Marzuki Alie (Demokrat) (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya berkukuh menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat RI. Gerindra menegaskan, mereka tidak sekedar mencari simpati.

"Orang boleh berpendapat dan berprasangka, tapi kami punya bukti atas keseriusan kami," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sadar Subagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2011. Dia menunjukkan dua surat Gerindra kepada pimpinan DPR RI tentang  penolakan itu.

"Surat pertama kami kirimkan pada Oktober 2010, sebelum ada keputusan pembangunan gedung. Surat kedua berupa penegasan kembali, kami kirimkan pada 10 Januari 2011 kemarin, saat wacana pembangunan gedung kembali mencuat," kata Sadar.

Oleh karena itu, menurutnya, Gerindra sejak awal telah kukuh menolak. Untuk itu, Gerindra siap dikonfrontir dengan Ketua DPR terkait persoalan ini.

Sebelumnya, Ketua DPR dan politisi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan bahwa semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Pernyataan Marzuki itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) dan Anis Matta (PKS).

"Ketua DPR mengatakan kalau salah satu partai saja menolak rencana pembangunan gedung baru, maka proyek akan dibatalkan. Nah, surat yang kami kirim sejak Oktober tahun lalu telah jelas menyebut penolakan. Apa surat kami itu tidak diterima? Apa digelapkan?" kata anggota Fraksi Gerindra Desmond Mahesa, sengit.

Ia menyatakan, Gerindra mempersilakan Ketua DPR membuka notulen rapat yang disebut-sebut berisi tanda tangan persetujuan dari seluruh fraksi DPR, termasuk Gerindra.

Marzuki mengatakan wakil Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Pius Lustrilanang, turut hadir dan menandatangani persetujuan rencana pembangunan gedung.

"Bedakan antara posisi Pius sebagai pimpinan BURT dan wakil fraksi," kata Desmond.

Namun, Desmond melanjutkan, apabila Pius saat itu menyatakan diri sebagai wakil partai, maka artinya dia tidak mengindahkan kebijakan partai dan berpotensi diberi sanksi oleh partai. "Kalau ada anggota yang bersikap di luar kebijakan partai, itu desersi. Instruksi partai sangat jelas. Seharusnya tidak ada anggota yang berbeda sikap," kata Desmond. (kd)

• VIVAnews Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

View the original article here

Gedung Baru DPR Belum Dibahas

Gedung Baru DPR Belum Dibahas

Rancangan gedung baru DPR yang bernilai Rp1,1 triliun (www.dpr.go.id)

VIVAnews - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Arwani Thomafi, menyatakan gedung baru DPR masih dalam tahap melanjutkan pembahasan rencana pembangunannya.

"Penundaannya dulu itu kan disepakati karena pembahasannya itu akan dilanjutkan pada tahun depan. Berarti kan tahun ini, 2011, akan dibahas lagi," kata Arwani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Januari 2011.

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, pembahasan lanjutan terkait dengan efisiensi anggaran,  menghilangkan fasilitas-fasilitas mewah, dan fokus pada apa yang menjadi kebutuhan bagi peningkatan kinerja kedewanan saja. "Kalau misalnya yang dibutuhkan itu untuk tenaga ahli saja, ya sudah bangun untuk tenaga ahli saja. Nah itu yang pembahasannya dilanjutkan di tahun ini.  Dan pembahasan itu belum dimulai," kata Arwani.

Arwani menambahkan anggaran untuk pembangunan gedung baru pada tahap termin pertama sebesar Rp250 miliar sudah dikembalikan ke kas negara. Uang itu bagian dari total anggaran Rp1,8 triliun yang akan dibagi dalam tiga termin multiyears tiga tahun. Namun, pada 2010 itu, disepakati anggaran pembangunan gedung itu turun menjadi hanya Rp1,3 triliun.

Berhubung tahun 2011 ini anggaran bagi DPR sudah diputuskan Rp800 miliar, menurut Arwani, bisa digunakan untuk membangun gedung lagi, tetapi sesuai kebutuhan saja. "Anggaran 2011 itu kan dah diketuk 800 miliar rupiah, nah itu menurut kami sudah sangat cukup."

Jumat lalu, Ketua DPR, Marzuki Alie, mengungkapkan bahwa gedung baru DPR yang bernilai Rp1 triliun jadi dibangun tahun ini. Marzuki juga menyatakan, semua fraksi tidak ada keberatan dengan proyek ini.

Namun belakangan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya membantah mendukung pembangunan gedung baru ini. Sementara Fraksi Hanura menyatakan, mendukung namun biayanya dipatok maksimum sampai Rp800 miliar saja.

• VIVAnews

View the original article here