Dikritik PPI Jerman, Marzuki Salahkan Setjen DPR

Dikritik PPI Jerman, Marzuki Salahkan Setjen DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie melempar kesalahan kepada pihak Sekretariat Jenderal DPR terkait kritikan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Jerman dan Nahdlatul Ulama  Cabang Istimewa Jerman kepada rombongan anggota Komisi I DPR ke Jerman.

Marzuki mengatakan, pihaknya sudah pernah meminta kepada pihak Setjen DPR agar menyampaikan agenda kunjungan anggota DPR ke luar negeri melalui website DPR. Hal itu, kata dia, untuk menghindari tuduhan DPR tidak transparan.

"Perintah pimpinan sudah jelas, siapa pun yang ke luar negeri dalam kaitan kunjungan kerja disosialisasikan ke media, minimal melalui website DPR. Aneh, urusan begini saja tidak beres-beres di Kesekjenan ini," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi perihal kritikan warga Indonesia di Jerman tak mau berkomentar.

Sebelumnya, PPI dan NU di Jerman mengkritik rombongan anggota Komisi I ketika melakukan kunjungan kerja ke Berlin. Kritikan itu disampaikan ketika pertemuan di KBRI di Berlin.

Mereka mengkritik kunjungan kerja yang mengikutsertakan keluarga. Mereka menilai tidak ada urgensi dan efektivitas dari kunjungan kerja itu. Selain itu, mereka menilai kegiatan itu hanya untuk wisata atau menghambur-hamburkan uang negara.

Mereka juga mempertanyakan tidak transparannya kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri, seperti agenda, anggaran, dan hasil kunjungan kerja.


View the original article here

Boediono: Masjid Jangan Jatuh ke Tangan Penyebar Radikalisme & Terorisme

Boediono: Masjid Jangan Jatuh ke Tangan Penyebar Radikalisme & Terorisme

Jakarta Wakil Presiden Boediono meminta masjid jangan jatuh ke tangan-tangan pihak yang menyebarkan gagasan radikalisme dan terorisme. Pengurus masjid diminta membawa Islam sebagai agama yang toleran.

"Masjid jangan jatuh ke tangan mereka yang menyebarkan gagasan yang tidak Islami seperti radikalisme, fanatisme, sektarian, permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, dan anjuran-anjuran provokatif yang bisa berujung kepada tindak kekerasan dan terorisme," ujar Boediono dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (27/4/2012).

Boediono meminta agar pengurus masjid membawa Islam sebagai agama yang toleran, mengajarkan jalan terbaik adalah jalan tengah.

"Masjid sejatinya selain menjadi basis ideologi dan spiritual umat Islam, juga berperan sebagai wahana untuk memfasilitasi berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya serta berbagai bidang lainnya," kata Boediono.

Oleh karenanya, kata Boediono, pemrakarsa masjid juga diharapkan sungguh-sungguh memperhatikan agenda dan kepengurusan masjid.

"Dewan Masjid Indonesia terus menerus menjaga persatuan dan kebersamaan dalam perbedaan di antara berbagai agama yang ada di Indonesia dan sekaligus menjauhkan umat dari sikap tidak toleran, apalagi sikap sesat yang menyesatkan di antara umat Islam sendiri," jelasnya.

(fiq/aan)


View the original article here

Presiden Belum Akan Tunjuk Menkes Baru

Presiden Belum Akan Tunjuk Menkes Baru

Hindra LiauwProf Ali Gufron.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum memikirkan dan menyiapkan pengganti Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang mengundurkan diri karena sakit.

Untuk sementara, tugas-tugas Menteri Kesehatan dialihkan kepada Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti.

"Jadi wamenkes yang nanti akan bertugas untuk melaksanakan tugas Menteri Kesehatan, dibantu oleh jajaran eselon satu di Kemenkes," ungkap Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Lebih lanjut Julian enggan mengomentari apakah akan ada perombakan kabinet lagi pasca-pengunduran diri Endang dari kursi Menkes. "Saya belum bisa sampai pada kesimpulan itu," katanya.

Sampai saat ini, menurut Julian, belum ada pertimbangan dari SBY untuk mengganti Endang dengan pejabat yang baru meskipun pengunduran diri Endang sudah diterima SBY.

"Kami belum ada informasi dan juga belum pernah ada pembicaraan untuk langsung mengganti Ibu Endang sebagai Menkes," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengunduran diri Endang Rahayu dari jabatan Menkes terhitung hari ini. Pasalnya, baru hari ini secara langsung Endang menyampaikannya kepada SBY.

"Pengunduran diri hari ini. Beliau menyampaikan langsung bahwa nanti tentu akan ada surat secara tertulis. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," tutur Julian. (Srihandriatmo Malau)


View the original article here

PKS: Wa Ode Hanya Memperlebar Masalah

PKS: Wa Ode Hanya Memperlebar Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menilai, tersangka Wa Ode Nurhayati hanya ingin memperlebar masalah dengan menyeret pihak lain terkait kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Salah satu pihak yang diseret adalah Wakil Ketua DPR dari F-PKS Anis Matta.

"Tampaknya sebagai bentuk pembelaan diri, Wa Ode akan memperlebar masalah dengan mengaitkan pihak-pihak lain, yaitu pimpinan Banggar (Badan Anggaran) dan pimpinan DPR," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Kamis (26/4/2012).

Mahfudz mengatakan, apa yang dilakukan Anis sesuai  prosedur. Secara administratif, kata dia, semua hasil pembahasan APBN dan APBN-P harus ditandatangani oleh pimpinan DPR.

Hingga saat ini, Anis belum dapat dimintai tanggapan  tuduhan Wa Ode. Sekretaris Jenderal PKS itu masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja DPR. Akibatnya, Anis tak dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, tersangka Wa Ode Nurhayati menuding Anis serta pimpinan Banggar, yakni Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey terlibat kasus DPPID. "Saya hanya menegaskan bahwa di kasus PPID yang saat ini saya menjadi tersangka, yang menyalahgunakan itu jelas dalam proses surat-menyurat, dalam sisi administrasi, yang kemudian merugikan kepentingan daerah. Itu jelas mulai dari Anis Matta," kata Wa Ode, beberapa waktu lalu.

Menurut Wa Ode, selaku anggota Banggar DPR, dirinya tidak punya kewenangan untuk menetapkan alokasi dana PPID. "Anis Matta cenderung memaksa, meminta tanda tangan Menkeu untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Banggar," katanya.

Wa Ode juga mengatakan ada pelanggaran prosedural yang dilakukan mulai dari pimpinan DPR hingga pimpinan Banggar terkait pengalokasian dana PPID. Menurut dia, ada kriteria yang dilanggar untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima dana PPID.

"Secara sepihak, kriteria itu diruntuhkan tanpa rapat panitia kerja lagi oleh empat pemimpin, kemudian dilegitimasi Pak Anis Matta," ujar Wa Ode.


View the original article here

Angie Tunjuk Dosen Pidana UI Nasrullah Jadi Kuasa Hukum

Angie Tunjuk Dosen Pidana UI Nasrullah Jadi Kuasa Hukum

Jakarta Seiring dengan pemeriksaan perdananya terkait kasus Wisma Atlet dan Kemendikbud, Angelina Sondakh pun menunjuk kuasa hukum. Bukan pengacara kenamaan yang ia tunjuk, melainkan Teuku Nasrullah, dosen pidana dari Universitas Indonesia.

Nasrullah yang hari ini mendampingi Angie ke kantor KPK mengatakan dirinya baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Kamis kemarin sore. Karena sejumlah pertimbangan, maka pria yang memiliki spesifikasi hukum acara ini, akhirnya menerima permintaan Angie.

"Tinggi harapannya ke saya. Saya ambil pilihan, dan saya terima," tutur Nasrullah di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet, Palembang dan di korupsi anggaran di Kemendikbud. Sejumlah saksi dalam persidangan terhadap tersangka utama Nazarudin, menyebut dugaan keterlibatan Angelina dalam kasus tersebut.

Saksi itu antara lain adalah Mindo Rosalina Manullang, salah seorang direktur perusahaan yang dipimpin Nazaruddin. Mindo dan saksi lainnya mengungkapkan ada aliran dana kepada Angelina dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) I Wayan Koster, secara bertahap dengan total Rp 5 miliar.

(fjp/rmd)


View the original article here

Jalan Margonda Depok Diblokir, Bikers-Ratusan Pemuda Tani Bersitegang

Jalan Margonda Depok Diblokir, Bikers-Ratusan Pemuda Tani Bersitegang

Depok 100-an orang dari Pemuda Tani Indonesia memblokir Jalan Margonda Depok, Jabar. Mereka sempat bersitegang dengan bikers yang marah karena tak ingin jalan macet.

Kemacetan panjang terjadi saat massa memenuhi tiga lajur Jalan Margonda, depan balaikota, Jumat (27/4/2012). Pantauan detikcom, antrean terlihat hingga Jalan Kartini, Siliwangi, hingga Raya Citayam.

Pengendara marah-marah karena tak bisa lewat. Setelah negosiasi dengan bantuan polisi, massa membuka satu dari tiga lajur. Arus lalu lintas terurai, meski masih tersendat.

Dalam aksinya, massa mengecam ketidakpedulian pemkot terhadap petani dan maraknya KKN di dinas-dinas. Mereka membawa replika mayat dalam kain hitam, jagung, ubi, dan sayuran. Mereka juga menenteng poster yang isinya "Usut Korupsi Tol Cijago", Nurmahmudi Tidak Pro Rakyat", "Satpol PP Seperti Preman", dan lain-lain.

Disela orasi, sebagian besar peserta aksi membuang hasil-hasil pertanian yang mereka bawa ke jalan. Hal itu dilakukan sebagai simbol pemkot Depok tak peduli petani.

Hingga pukul 10.40 WIB, aksi masih berlangsung. 100-an personel Polresta Depok mengawal aksi tersebut. Puluhan personel Satpol PP terlihat berada di dalam kompleks balaikota.

(try/ndr)


View the original article here

Implementasi UU Perdagangan Orang Masih Lemah

Implementasi UU Perdagangan Orang Masih Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah.

Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin menggurita.

Kasus yang dialami tiga buruh migran Indonesia di Malaysia, menjadi salah satu contoh betapa buruknya penegakan hukum dengan perspektif PPTO yang diharapkan bisa memutus mata rantai trafficking.

Seperti diberitakan di berbagai media massa, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Noon (28), meninggal saat bekerja di luar negeri. Mereka diduga menjadi korban penjualan organ tubuh.

"Kejadian ini merupakan refleksi atas penanganan trafficking  di Indonesia. Sudah  lima tahun, Indonesia memiliki  Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Namun  pelaksanaannya sama sekali belum memadai," kata Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional  Solidaritas Perempuan, Kamis (26/4/2012) di Jakarta.

Solidaritas Perempuan mendesak, agar pemerintah segera melaksanakan UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, dengan mengedepankan pada pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) korban dan kelompok rentan, termasuk buruh migran.

Undang-undang tersebut sudah seharusnya dipakai aparat penegak hukum, untuk menangani kasus perdagangan manusia, baik skala domestik (dalam negeri) maupun internasional.

Staf Divisi Migrasi Trafficking dan HIV/Aids pada Solidaritas Perempuan, Dinda Nuurannisaa Yura, mengungkapkan, selama ini penegakan hukum berdasarkan KUHP justru menjadikan korban sebagai tersangka.

Dalam kasus perdagangan manusia sebagai pekerja seks, misalnya, mereka yang menjadi korban jaringan perdagangan manusia justru dihukum karena menjajakan seks.

Pemerintah dan legislatif diminta mempercepat proses revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), dengan mengacu pada Konvensi Migran 1990. Konvensi tersebut mengatur penegakan prinsip anti perbudakan dan perdagangan orang.  

International Organization of Migration (IOM) Indonesia, sejak bulan Maret tahun 2005 hingga Desember 2011, menangani 4.067 kasus trafficking. Dari jumlah itu sebanyak 3. 942 kasus trafficking menimpa warga negara Indonesia.

Sebagian besar (87,94 persen) kasus trafficking terjadi di Malaysia dan dialami perempuan.

Nurul Qoiriah, National Project Cordinator, Counter Trafficking Unit, IOM Indonesia, mengatakan, mayoritas korban trafficking tersebut dieksploitasi tenaga dan seksualitasnya. Mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa dibayar, mendapat pelecehan seksual dari majikannya, dipekerjakan tidak sesuai perjanjian dan masih banyak lagi.

"Kasus trafficking ini tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga terjadi di lingkup dalam negeri," kata Nurul.   


View the original article here

Pemerintah Protes Keras

Pemerintah Protes Keras

ANTARA/AHMAD SUBAIDISeorang laki-laki berada di dekat foto Abdul Kader Jaelani dan Herman yang dipajang di lokasi otopsi di pemakaman keluarga Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/4). Abdul Kader Jaelani, Herman, dan Mad Noon adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tewas ditembak polisi Malaysia. Jenazah ketiga TKI tersebut diotopsi karena adanya dugaan praktik jual-beli organ tubuh.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Kamis (26/4/2012), memprotes keras Malaysia atas penembakan dan pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia yang terjadi di Malaysia. Muhaimin meminta Menteri Luar Negeri  menindaklanjutinya secara diplomatik.

Protes serupa datang dari analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar.

”Tanpa otopsi, kita tidak tahu apa benar ada organ yang hilang. Kalau memang iya (ada penjualan organ tubuh), harus dibongkar (kasusnya) sebab ini sangat mengerikan,” tutur Dewi di Jakarta, kemarin. Kemungkinan adanya kongkalikong aparat dengan pelaku penjualan organ juga perlu dibongkar jika ada. ”Kejahatan ini jelas melanggar etika dan hukum,” kata Dewi.

Wahyu menilai, praktik pembunuhan dan pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia (TKI) kerap terjadi. Namun, kejahatan itu jarang terungkap apabila pihak keluarga tidak meneliti kondisi jenazah TKI yang dikirim dari luar negeri. ”Pemerintah harus tegas menuntut pengusutan dua tindak pidana dalam kasus ini, penembakan hingga mati dan pencurian organ tubuh. Meski belum resmi diumumkan, otopsi yang berlangsung sudah mengonfirmasikan ada sejumlah organ tubuh yang hilang. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Wahyu.

Muhaimin menegaskan, pihaknya juga telah mengirim tim guna memperkuat Perwakilan Tetap RI di Malaysia untuk melindungi dan melegalkan TKI tidak berdokumen. ”Mereka juga akan membantu Kementerian Luar Negeri memperkuat investigasi pengungkapan kasus ini,” ujar Muhaimin.

Polis Diraja Malaysia telah menembak mati tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Herman, Abdul Kader Jaelani, dan Mad Noon. Ketiganya tewas ditembak polisi Malaysia, 25 Maret, di kawasan Port Dickson, Negara Bagian Negeri Sembilan, Malaysia. Ketiganya ditembak atas dugaan tindakan kriminal. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 2005, menimpa empat TKI yang ditembak mati polisi Malaysia atas dugaan melakukan tindak kriminal.

Dari NTB, Tim Dokter Forensik Kepolisian Daerah NTB, Kamis siang, telah mengotopsi dua dari tiga jenazah TKI di pemakaman keluarga Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur, NTB.

Otopsi yang mengundang perhatian luas penduduk itu diawali jenazah Herman (34) pada pukul 09.00-12.00. Setelah istirahat, dilanjutkan dengan otopsi jenazah Abdul Kader Jaelani (25), pukul 13.00-15.30, di dekat makam korban.

Kapolda NTB Brigjen (Pol) Arief Wachyunadi di lokasi otopsi belum bersedia menjelaskan hasil otopsi karena masih dalam proses dan belum selesai. ”Besok deh, kita ketemu di lokasi otopsi berikutnya,” ujarnya tentang jadwal otopsi jenazah ketiga, Mad Noon (28), warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Jumat.

Namun, M Tohri (34), kakak Abdul Kader Jaelani, dengan jelas mengatakan, pada jenazah Herman dan Abdul Kader Jaelani terdapat jahitan. ”Mulai dari kepala, mata, leher, dada, perut, juga tangan kanan dan kiri, sampai ujung kaki. Isi dalamnya sudah tidak beraturan, juga pecah-pecah. Namun, apakah ada organ yang hilang atau diganti saya tidak tahu, yang mengetahui persis tentu dokter. Kami menunggu hasil otopsi saja, mungkin dua-tiga hari lagi atau sampai dua minggu baru ada hasilnya,” kata M Tohri.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil otopsi resmi dari Kepolisian Negara RI terkait tiga jenazah TKI asal NTB yang beberapa waktu lalu tewas ditembak polisi Malaysia dan diduga organ-organ dalam tubuh mereka diambil dan diperdagangkan secara ilegal.

”Kalau kepolisian belum merilis secara resmi hasil otopsi, kami belum bisa bilang kalau sekarang sudah ada hasil final. Baru dari situ kami bisa menyikapi,” ujarnya.

Michael menambahkan, saat ini Kemlu telah mengirim tim khusus untuk melacak kejadian penembakan terhadap ketiga TKI. Tim yang terdiri dari staf ahli menteri serta direktorat terkait hukum dan perlindungan WNI Kemlu berangkat pada Selasa malam dan mendatangi sejumlah instansi terkait untuk meminta penjelasan dan data-data resmi. ”Mereka mendatangi rumah sakit di Port Dickson, Negeri Sembilan, untuk meminta data terkait, juga kantor polisi setempat yang menjadi tempat kejadian perkara. Hari ini, tim kami itu mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Polis Diraja Malaysia. Hingga sekarang, mereka sangat kooperatif dan terbuka dalam memberi akses,” ungkap Michael.

Dari Malaysia diberitakan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menjanjikan Polis Diraja Malaysia akan menyelidiki klaim bahwa organ tubuh tiga TKI tersebut diambil sebelum jenazah mereka dipulangkan ke Indonesia.

Menurut Hishammuddin, seperti dikutip situs harian The Star, meski klaim tersebut disebutnya tidak memiliki dasar yang kuat, investigasi menyeluruh akan dilakukan segera. ”Inspektur Jenderal Polis Diraja Malaysia bertemu dengan delegasi Indonesia untuk membahas hal itu. Polisi akan menangani hal itu dan saya harap delegasi Indonesia menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi,” kata Hishammuddin.

Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, di Jakarta, menilai, kasus yang dialami ketiga TKI di Malaysia itu jadi contoh betapa buruknya penegakan hukum dengan perspektif pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang diharapkan bisa memutus mata rantai trafficking.

Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih sangat lemah. Selama ini, penegak hukum lebih banyak menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku trafficking. ”Sudah lima tahun Indonesia memiliki UU itu. Namun, pelaksanaannya sama sekali belum memadai,” kata Wahidah Rustam.(RUL/SEM/HAM/DWA/INA/IND)


View the original article here

Kemlu Masih Tunggu Hasil Otopsi Resmi

Kemlu Masih Tunggu Hasil Otopsi Resmi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri masih menunggu laporan hasil otopsi resmi dari Polri terkait tiga jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat, yang beberapa waktu lalu tewas ditembak polisi Malaysia.

Diduga pula, organ-organ dalam tubuh mereka diambil dan diperdagangkan secara ilegal.

Pernyataan itu disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, Kamis (26/4/2012), saat dihubungi di Jakarta, menanggapi pernyataan seorang keluarga salah seorang mendiang TKI, yang membenarkan hilangnya sejumlah organ tubuh penting anggota keluarganya, saat ikut menyaksikan proses otopsi di Lombok, NTB.

"Kami tentunya ingin mendapat laporan resmi langsung dari pihak terkait. Kalau kepolisian belum merilis secara resmi hasil otopsi, maka kami belum bisa bilang kalau sekarang sudah ada hasil final. Baru dari situ kami bisa menyikapi," ujar Michael.

Michael menambahkan, saat ini Kemlu juga telah mengirim tim khusus melacak kejadian penembakan ketiga TKI itu. Tim yang terdiri dari staf ahli menteri dan direktorat terkait hukum dan perlindungan WNI Kemlu, berangkat Selasa malam dan mendatangi sejumlah instansi terkait untuk meminta penjelasan dan data-data resmi.

"Mereka mendatangi rumah sakit di Port Dickson, Negeri Sembilan, untuk meminta data terkait, juga menemui kantor polisi setempat yang menjadi tempat kejadian perkara. Hari ini tim kami itu mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Diraja Malaysia. Hingga sekarang mereka sangat kooperatif dan terbuka dalam member akses," tambah Michael.


View the original article here

Demokrat Minta Angie Kooperatif

Demokrat Minta Angie Kooperatif

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAAnggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh hadir memberi kesaksian untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadiloan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (15/2/2012). Angelina Sondakh membantah memiliki Black Berry dan tidak mengakui semua isi pesan komunikasi dalam Black Berry tersebut saat dipertanyakan dalam persidangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta kadernya, Angelina Sondakh alias Angie, agar kooperatif menghadapi semua proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Angie terjerat kasus dugaan suap terkait kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Partai Demokrat mendorong Angie kooperatif, memenuhi proses hukum yang sedang ditangani KPK," kata Didi Irawadi Syamsuddin Ketua DPP Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat melalui pesan singkat, Jumat ( 27/4/2012 ).

Didi mengatakan, pihaknya berharap agar berbagai kasus yang melibatkan kadernya segera tuntas agar ada kepastian hukum. "Kalau bersalah nyatakan bersalah. Sebaliknya, kalau tidak bersalah nyatakan tidak bersalah supaya tidak ada pihak yang tersandera," kata dia.

Seperti diberitakan, Angie dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka hari ini. Pemeriksaan kali ini merupakan yang pertama sejak dia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari lalu.

Angie selaku anggota Badan Anggaran DPR 2011 diduga menerima pemberian atau janji terkait kepengurusan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas. Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan terdakwa Muhammad Nazaruddin, Angie dan Wayan Koster terlibat kepengurusan proyek di sejumlah universitas.

Penelusuran di KPK menyebutkan, banyak proyek yang pembahasannya diduga melibatkan Angie. KPK tengah mendalami sejumlah transaksi terkait Angie pada dua kementerian tersebut.


View the original article here

Program Inafis Polri Dihentikan Sementara

Program Inafis Polri Dihentikan Sementara

KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATYPuluhan warga mengantre membuat kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) di Polsek Kemayoran, Jakpus, Rabu (18/4/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan, pelayanan program Inafis dihentikan untuk sementara waktu. Ini dilakukan karena ada aturan pemerintah yang harus direvisi untuk mempermudah program ini diterima masyarakat. Pasalnya, sejak diluncurkan masih ada pro dan kontra mengenai penarikan dana untuk pelayanan pengambilan sidik jari untuk Inafis Card.

"Kami merasa perlu mengusulkan ke pemerintah untuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang penarikan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi nanti ini akan tetap kami laksanakan. Secepatnya," kata Saud di Mabes Polri, Kamis (26/4/2012).

Jika revisi PP Nomor 50 tahun 2010 tersebut disepakati maka, kata Saud, pihaknya akan melanjutkan kembali pelayanan pembuatan kartu Inafis tersebut. Harapannya, pemerintah merevisi peraturan tersebut sehingga dalam pengambilan sidik jari untuk Inafis tidak dipungut biaya.

Sejak diluncurkan secara resmi oleh Mabes Polri, proses pengambilan sidik jari untuk Inafis Card dikenakan biaya sebesar Rp 35.000 per orang. "Yang penting kami jangan dipersalahkan lagi kalau tidak menarik uang karena itu sudah diperintahkan dalam PP 50 tahun 2010. Nanti kami akan diminta pertanggunjawaban uangnya," terang Saud.

Saud kembali menjelaskan bahwa pengambilan sidik jari sangat dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan nantinya. Selain itu, data sidik jari dalam Inafis diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Bila masyarakat ingin mengurus surat izin mengemudi (SIM) serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), maka kepolisian tidak akan melakukan pengambilan sidik jari lagi dengan adanya kepemilikan Inafis.

"Kita lakukan modernisasi dengan keluarkan kartu Inafis ini. Permasalahan kami ini cuma karena ini sudah diatur dalam PP makanya untuk pengadaan barang dan jasa ini menggunakan dana PNBP," tandasnya.


View the original article here

Angie Diperiksa, Ayah Beri Dukungan 'The Power of Love'

Angie Diperiksa, Ayah Beri Dukungan 'The Power of Love'

Jakarta Profesor Lucky Sondakh, ayah Angelina Sondakh, ikut mengantarkaan Angie untuk diperiksa KPK. Lucky memita agar Angie berdoa dalam menghadapi kasus yang menjerat dirinya.

"Ya berdoa saja. Kita harus tenang," kata Lucky di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2012),

Lucky mengatakan, dirinya sebagai ayah harus mendampingi anaknya menghadapi kasus ini. "Kan ada the power of love," katanya.

Saat ditanya mengenai pemeriksaan terhadap Angie, Lucky mengatakan pemeriksan ini normatif sehingga tidak ada yang perlu ditakuti dan dicemaskan. "Ya dijalani saja," katanya.

Lucky mengatakan, dirinya sering berdiskusi dengan Angie, namun ketika ditanya mengai kasus yang menjerat Angie Lucky mengatakan kurang paham. "Saya bukan ahli hukum, kalau tanya ekonomi dikit-dikit tahu," katanya.

KPK saat ini tengah menelusuri sembilan transaksi yang mengarah ke Angie. Delapan di antaranya, dilakukan dalam bentuk tunai, satu sisanya, via transfer bank ke sekretarisnya.

Salah seorang penegak hukum di direktorat penindakan KPK, mengatakan, saat ini lembaga antikorupsi itu tengah membuat kronologi penerimaan suap tersebut. 'Kejutan' pun disiapkan.

Jika selama ini, publik sudah terhenyak dengan adanya percakapan Angie dengan Mindo Rosalina Manulang yang menelurkan istilah-istilah di antara Apel Malang dan Pelumas, KPK masih memiliki percakapan lain. "Ada percakapan lain selain di persidangan," ujar sumber itu.

(nal/mad)


View the original article here

Kondisi Kesehatan Menkes Belum Membaik

Kondisi Kesehatan Menkes Belum Membaik

KOMPAS.com/ Maria NataliaDirektur Utama RSCM, Prof. Akmal Taher saat menggelar jumpa pers di RSCM mengenai kondisi kesehatan Menkes RI Endang Rahayu Sedyaningsih, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki minggu ketiga masa perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), kondisi kesehatan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, belum mengalami kemajuan.

Menkes masih perlu perawatan intensif dan beristirahat total untuk memulihkan kesehatannya.

"Jika dibandingkan dengan minggu lalu memang belum ada perbaikan berarti. Oleh karena itu kami masih meminta kepada beliau agar tetap dirawat di rumah sakit sampai kondisi membaik," kata Akmal Taher, Direktur RSCM, saat ditemui di Jakarta, Kamis, (26/4/2012).

Menurut Akmal, Menkes dalam keadaan sadar penuh dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman, tim dokter memasukkan cairan ke tubuh Menkes.

"Beliau masih menjalani program rehabilitasi medik dan terapi lain selain juga obat-obatan untuk menopang semua fungsi tubuhnya," katanya.

Akmal mengungkapkan, pihaknya tidak bisa berspekulasi tentang kemungkinan kesembuhan Menkes. "Tapi kita akan berikan apapun yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi beliau," ucapnya.

Menkes memerlukan pengobatan berupa radioterapi atau radiasi secara serial. Selain radioterapi dilakukan pula pemantauan kondisi darah dan metabolisme untuk meningkatkan stamina/ kondisi tubuh.

Menkes mengidap kanker paru sejak okober 2010. Sejak itu Menkes telah menjalani pengobatan baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama kurang lebih satu setengah tahun.

Pengobatan yang selama ini telah dijalani oleh Menkes antara lain radiasi lokal dan bedah beku dengan tujuan mengobati kanker secara lokal dan meningkatkan daya tahan tubuh.


View the original article here

KPK Periksa Angelina sebagai Tersangka

KPK Periksa Angelina sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh, Jumat (27/4/2012).

Angelina atau Angie akan diperiksa sebagai tersangka dugaan suap terkait kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional 2011 (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

"Ibu AS (Angelina Sondakh) dipanggil pada Jumat ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis malam.

Pemeriksaan Angie sebagai tersangka hari ini merupakan yang pertama sejak dia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari lalu. Sebelumnya, Angie memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi wisma atlet SEA Games.

Saat ditanya apakah Angie akan langsung ditahan seusai menjalani pemeriksaan, Johan belum dapat memastikan hal tersebut. "Itu tergantung penyidik," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Partai Demokrat melalui salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, memastikan Angie akan memenuhi panggilan KPK. Partai Demokrat, katanya, mendorong kadernya yang terkena kasus hukum untuk mematuhi proses hukum.

Terkait pemeriksaan Angie ini, KPK mendapat kritik masyarakat. Lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu seolah mengambangkan pemeriksaan perkara Angie. Sejak menetapkan Angie sebagai tersangka awal Februari lalu, KPK baru memeriksa saksi-saksinya pekan ini.

Rabu lalu, KPK memeriksa lima pegawai Grup Permai, yakni Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, Oktarina Furi, Dadang, dan Luthfi, sebagai saksi untuk Angie.

Angie selaku anggota Badan Anggaran DPR 2011 diduga menerima pemberian atau janji terkait kepengurusan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas. "Yang Kemenpora itu proyek wisma atlet, yang Kemendiknas saya belum dapat mengungkapkannya," kata Johan.

Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan Muhammad Nazaruddin, Angie dan Wayan Koster terlibat kepengurusan proyek di sejumlah universitas.

Penelusuran di KPK menyebutkan, banyak proyek yang pembahasannya diduga melibatkan Angie. KPK tengah mendalami sejumlah transaksi terkait Angie pada dua kementerian tersebut.


View the original article here

Harga-harga Telanjur Naik dan Tak Menentu

Harga-harga Telanjur Naik dan Tak Menentu

K4-11 harga sembakoPedagang melayani pembeli bahan pokok, yang semakin merangkak naik seiring makin dekatnya bulan puasa awal bulan depan.

TEGAL, KOMPAS.com — Harga sejumlah bahan pangan di wilayah Tegal, Jawa Tengah, dan Jember, Jawa Timur, kembali naik setelah bulan lalu naik. Ketidakpastian harga ini merupakan imbas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang tidak menentu pula.

Dari pantauan di beberapa pasar tradisional di Tegal, Kamis (26/4/2012), kenaikan mulai terjadi sepekan terakhir, antara lain pada beras, gula pasir, gula merah, telur, serta sejumlah bumbu, seperti kacang tanah, bawang merah, dan pala.

Sementara di Jember, harga bahan kebutuhan pokok berubah tak menentu sehingga meresahkan pedagang eceran. Harga gula dan minyak goreng dalam dua hari ini saja berubah dengan cepat. ”Harga gula kemarin masih Rp 10.100 per kilogram dan saat ini sudah naik menjadi Rp 10.600 per kg. Harga berubah dengan cepat sehingga pedagang harus ikut perkembangan,” kata H Fauzan, pedagang grosir di Pasar Tanjung, Jember.

Asikin (35), pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Pagi, Tegal, mengatakan, harga gula pasir naik dari Rp 11.000 per kg menjadi Rp 11.200 per kg, sementara harga beras naik sekitar Rp 300 per kg. Sebagai contoh, harga beras C4 kualitas satu naik dari Rp 7.200 per kg menjadi Rp 7.500 per kg. Harga gula merah atau gula jawa juga naik dari Rp 11.500 per kg menjadi Rp 12.500 per kg. Asikin mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Namun, ia menduga, hal itu adalah ulah para pedagang besar yang memiliki modal untuk mempermainkan harga. ”Tidak tahu mengapa naik, padahal pasar sepi sekali (sepi pembeli),” katanya.

Lilik (20), pedagang bahan kebutuhan pokok, mengatakan, harga telur juga naik dari Rp 13.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg, sementara harga pala naik dari Rp 100.000 per kg menjadi Rp 110.000 per kg.

Harga kacang tanah naik dari Rp 14.500 per kg menjadi Rp 16.000 per kg dan harga bawang merah naik dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg.

Fathonah (60), pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Sumurpanggang, Tegal, mengatakan, kenaikan harga sangat membingungkan pedagang kecil seperti dirinya. ”Harga BBM batal naik, tetapi mengapa harga-harga justru kembali naik,” katanya.

Kenaikan harga mengakibatkan kondisi pasar sepi. Banyak pembeli yang mengurangi konsumsi mereka dengan alasan penghematan biaya. ”Sekarang cari untung Rp 100 hingga Rp 200 saja susah,” lanjutnya.

Tak hanya di Tegal dan Jember pengusaha mengeluh. Di Medan, Sumatera Utara, para pengusaha tempe dan tahu mengeluh karena harga kedelai impor melonjak dari semula Rp 5.300 per kg menjadi Rp 6.900 per kg sejak sebulan lalu. Pengusaha mengakalinya dengan mengecilkan ukuran tahu dan tempe.

Suwardi (50), pengusaha tahu, menjelaskan, harga kedelai impor tidak tergapai lagi oleh pengusaha kecil seperti dia. ”Saya selalu merugi setiap hari,” kata Suwardi di pabriknya di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang.

Dengan omzet 700 kg per hari dan harga kedelai Rp 6.900 per kg, dia merugi Rp 1,4 juta per hari. Akibatnya, ayah tiga anak ini berutang sampai Rp 30 juta. Dia memilih bertahan dan berharap harga kedelai turun menjadi Rp 5.000 per kg. Suwardi mencoba menggunakan kedelai lokal. Sayangnya, kedelai lokal sangat sulit ditemukan di pasar.

Budi Sudarno (39), pengusaha tempe, mengutarakan, dia mengurangi ukuran tempe untuk menekan biaya operasional. Tempe yang semula berbobot 3,5 ons menjadi 3,2 ons dengan harga tetap, Rp 2.000 per bungkus. Namun, tetap saja margin keuntungan Suwardi berkurang hingga 8 persen. Terjadi pengecualian di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Purwakarta, Jawa Barat.

Harga ayam ras turun drastis dari Rp 20.000 per kg hidup menjadi Rp 13.000 per kg hidup. Penurunan harga dipicu oleh tingginya produksi, sementara permintaan pasar stagnan.

Sejumlah peternak, kemarin, mengungkapkan, pekan ini harga sudah naik lagi menjadi Rp 16.000 per kg hidup. Namun, penurunan harga secara drastis itu telah membuat para peternak rugi ratusan juta rupiah. Ketua I Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalbar Suryaman mengatakan, turunnya harga ayam ras itu di luar perkiraan peternak. Para peternak keliru memperhitungkan populasi ayam ras pada masa budidaya semester pertama 2012.

Di Purwakarta, harga beras cenderung turun satu pekan terakhir. Selain akibat penurunan permintaan, penurunan harga beras diduga terkait mengalirnya pasokan beras dari petani di sentra-sentra padi.

Zaenal (34), pengecer beras di Nagrikaler, menuturkan, harga beras kualitas medium di sejumlah pasar tradisional turun dari Rp 350.000 per karung ukuran 50 kg menjadi Rp 340.000 per karung.

”Pasokan dari petani dan penggilingan di Subang dan Purwakarta terus mengalir karena panen padi musim rendeng belum selesai,” ujar Zaenal. (WIE/MHF/MKN/SIR/AHA)


View the original article here

Angie Dijerat Korupsi di 2 Kementerian, Pengacara Pesimistis

Angie Dijerat Korupsi di 2 Kementerian, Pengacara Pesimistis

Jakarta Status tersangka untuk Angelina Sondakh mencakup korupsi di wisma atlet yang dibawahi Kemenpora dan di Kemendikbud. Kuasa hukum Angie, Teuku Nasrullah pun tak yakin dapat memberikan yang terbaik untuk membela kliennya itu.

"Saya banyak pertimbangan, pertama bertahannya Angie untuk pilih saya. Sampai kemarin dia tidak mau menunjuk pengacara lain tetap meminta saya," tutur Nasrullah di kantor KPK Jl Rasuns Said Jaksel, Jumat (27/4/2012).

"Di situ saya melihat orang yang sedang menghadapi persoalan hukum yang begitu tinggi harapannya ke saya walaupun saya tidak yakin apakah saya bisa memberikan yang terbaik," sambungnya.

Nasrullah mengatakan, Angie sampai saat ini dalam kondisi belum siap setelah ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari.

"Kalau ditanya, siapa sih yang siap kita tidak ada pilihan untuk menjalankan proses hukum. Kalau ada orang yang siap ditahan bohong besar itu," ujar dosen hukum pidana dari UI ini.

KPK telah menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet, Palembang dan di korupsi anggaran di Kemendikbud. Sejumlah saksi dalam persidangan terhadap tersangka utama Nazarudin, menyebut dugaan keterlibatan Angelina dalam kasus tersebut.

Saksi itu antara lain adalah Mindo Rosalina, salah seorang direktur perusahaan yang dipimpin Nazaruddin. Mindo dan saksi lainnya mengungkapkan, ada aliran dana kepada Angelina dan dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) I Wayan Koster, secara bertahap dengan total Rp 5 miliar.

Keterlibatan Angie di korupsi di Kemendikbud juga sudah berulangkali terungkap di persidangan. Anggota dewan dari komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini pernah terlibat percakapan via blackberry mesengger dengan Rosa mengenai permainan anggaran di sejumlah universitas.

(fjr/mad)


View the original article here

Ada Bungkusan Plastik di Batok Kepala TKI Lombok

Ada Bungkusan Plastik di Batok Kepala TKI Lombok

MATARAM, KOMPAS.com — Otopsi terhadap dua jasad TKI asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Herman dan Abdul Kadir Zailani, mendapati, ternyata ada banyak jahitan di sekujur tubuh korban, mulai dari kaki, sekujur tubuh, tangan, mata, hingga kepala. Otopsi terhadap keduanya berakhir pukul 15.00 WIT, Kamis (26/4/2012).

Maksum, orang tua almarhum Herman, yang ikut menyaksikan proses otopsi yang berlangsung tertutup, mengatakan, ia melihat ada plastik di dalam batok kepala Herman.

"Waktu kepalanya dibuka, saya melihat ada sesuatu yang dibungkus plastik. Saya tidak tahu itu apa," kata Maksum di lokasi pemakaman tempat otopsi berlangsung di Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Soal bola mata Herman, ia mengaku sempat mendengar perbincangan tim dokter yang menyebut kedua bola mata Herman masih ada. "Tapi saya yakin mata anak saya hilang karena lekukan matanya sangat dalam," kata dia.

Ia juga menuturkan, saat dada anaknya dibuka, ia melihat isi dada Herman tampak tercerai-berai di dalam.

Dalam kesempatan yang sama, Tohri, kakak almarhum Abdul Kadir Zailani, juga menyatakan, jejak jahitan di tubuh Zailani terlihat lebih banyak dari yang disebut-sebut selama ini.

Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Kepala Polda NTB Brigjen (Pol) Arif Wachyunadi menyampaikan, kepolisian akan memberikan keterangan resmi setelah seluruh proses otopsi selesai.

Sementara Kabid Humas Polda NTB Ajun Komisaris Besar Sukarman Husein menjelaskan, hari ini otopsi terhadap Herman dan Zailani masing-masing berlangsung selama tiga jam. "Otopsi terhadap Mad Noor akan diteruskan besok pagi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, tiga orang TKI dari Desa Pringgasela Selatan dan Desa Pengadangan, Lombok Timur, dipulangkan dari Malaysia dalam keadaan tak bernyawa pada 5 April lalu. Mereka dilaporkan tewas akibat tembakan. Ketiga TKI itu adalah Herman, Abdul Kadir Zailani, dan Mad Noor.

Pihak keluarga merasa curiga bahwa ketiga TKI itu menjadi korban perdagangan organ tubuh karena kondisi jenazah yang tidak wajar. Di antaranya, pada setiap jenazah terdapat jahitan di bawah mata serta di bagian dada dan perut. Mereka menduga organ tubuh ketiga TKI diambil sebelum ketiga jenazah itu diserahkan kepada keluarga. (Abdul Latif Apriaman, kontributor KOMPAS TV di Mataram)


View the original article here

Tiga TKI NTB Diberondong Tembakan Lima Polisi Malaysia

Tiga TKI NTB Diberondong Tembakan Lima Polisi Malaysia

ANTARA/AHMAD SUBAIDISeorang laki-laki berada di dekat foto Abdul Kader Jaelani dan Herman yang dipajang di lokasi otopsi di pemakaman keluarga Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/4). Abdul Kader Jaelani, Herman, dan Mad Noon adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tewas ditembak polisi Malaysia. Jenazah ketiga TKI tersebut diotopsi karena adanya dugaan praktik jual-beli organ tubuh.

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan penelusuran Direktur Pengamanan Kedeputian Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Purwanto selama di Malaysia pada 24-25 April 2012¸ ditemukan keterangan yang mengarah pada fakta bahwa tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, memang diberondong peluru oleh lima polisi Malaysia.

Hal itu disampaikan Bambang di Jakarta, Jumat (27/4/2012), terkait kematian ketiga TKI secara sadis, yaitu Herman (34) dan Abdul Kadir (25) asal Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Pringgasela, Lombok Timur, serta Mad Noor (28) yang beralamat di Dusun Gubuk Timur, Desa Pengadangan, Pringgasela, Lombok Timur.

Untuk menelusuri prosedur penembakan tiga TKI yang tidak wajar itu, Bambang sempat mendatangi kepolisian di Malaysia dan mendapatkan keterangan akan segera diumumkan pihak berwenang di sana.

"Mereka hanya menegaskan secepatnya dan soal persis waktunya tidak disampaikan," ujar Bambang. Menurut dia, penembakan tiga TKI terjadi di area Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia, pada 24 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 waktu setempat.

"Penembakan dilakukan atas dugaan para TKI melakukan upaya perampokan di kawasan Kampung Tampin Kanan Tinggi, Port Dickson, Negeri Sembilan," paparnya.

Ketika diberondong tembakan, kata Bambang, ketiga TKI diketahui polisi menggunakan masker di wajah, membawa parang, serta menggunakan sarung tangan. Keterangan yang diperoleh juga menyebutkan, para TKI berusaha melawan sehingga polisi melepaskan tembakan berkali-kali ke bagian wajah dan tubuh atau dada, yang kemudian membuat ketiganya meninggal dengan cara mengenaskan.

Ia menambahkan, jasad para TKI lantas dibawa ke Rumah Sakit Port Dickson, tetapi tidak langsung dilakukan tindakan otopsi karena ketiadaan data diri.

Otopsi baru dilakukan pada 26 dan 27 Maret 2012 setelah ada penyataan oleh Wildan selaku keluarga dekat para korban, di samping penegasan seorang majikan bernama Lim Kok Wee, yang juga mengenal Abdul Kadir sebagai pekerjanya. Keduanya bertandang ke rumah sakit dengan diantar  polisi pada 25 Maret 2012.

Otopsi pertama dilakukan pada 26 Maret terhadap dua jenazah, yaitu Abdul Kadir Jaeleni dan Herman. Jasad Abdul Kadir ditangani dokter Mohd Khairul Izzati Omar, sedangkan dokter Muhammad Huzaifah Rahim mengotopsi jasad Herman.

Selanjutnya, keesokan harinta, giliran jasad Mad Noor yang diotopsi dokter Safooraf. "Hasil otopsi menyimpulkan, mereka tewas oleh tembakan berkali-kali di bagian kepala atau tubuh korban," kata Bambang.

Sijil (sertifikat kematian) menyangkut ketiga TKI itu dikeluarkan rumah sakit pada 26 Maret untuk Abdul Kadir dan Herman, sementara untuk Mad Noor keluar pada 27 Maret.


View the original article here

Anas Siap Diperiksa KPK

Anas Siap Diperiksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku siap jika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan proyek pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Anas di Jakarta, Kamis (26/4/2012).

"Siap. Saya sudah beberapa kali hadir di KPK jadi pertanyaan itu gak relevan ya," kata Anas saat ditanya kesiapannya diperiksa KPK, Kamis.

KPK memang berencana memeriksa Anas terkait penyelidikan Hambalang. Anas dianggap tahu seputar proyek tersebut. Hari ini KPK memeriksa istri Anas, Athiyah Laila dalam kapasitas Athiyah sebagai mantan komisaris PT Dutasari Citralaras, perusahaan yang disebut sebagai salah satu subkontraktor PT Adhi Karya dalam pengerjaan proyek Hambalang.

Sejauh ini KPK telah memeriksa lebih dari 50 orang terkait penyelidikan Hambalang. Belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut sehingga KPK belum menetapkan tersangkanya. KPK masih mengusut indikasi korupsi terkait sengketa lahan maupun pelaksanaan proyek.

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai (perusahaan Muhammad Nazaruddin), beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin menyebut keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang.

Nazaruddin menyebut uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010. Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Tudingan Nazaruddin itu pun dibantah Anas berkali-kali.


View the original article here

Boediono Usul Pengeras Suara Masjid Dibahas Dewan Masjid

Boediono Usul Pengeras Suara Masjid Dibahas Dewan Masjid

Jakarta Wakil Presiden Boediono meminta Dewan Masjid Indonesia dapat membahas soal pengaturan pengeras suara di masjid. Masjid juga diminta sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

"Dewan Masjid Indonesia kiranya juga dapat mulai membahas, umpamanya, tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid-masjid," ujar Boediono dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (27/4/2012).

Boediono memahami bawah azan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban salat.

"Namun demikian,apa yang saya rasakan barangkali juga dirasakan oleh orang lain, yaitu bahwa suara azan yang terdengar sayup-sayup dari jauh terasa lebih merasuk ke sanubari kita dibanding suara yang terlalu keras, menyentak, dan terlalu dekat ke telinga kita," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Boediono berharap Dewan Masjid Indonesia dapat memberdayakan masjid untuk melakukan upaya edukasi kepada umat muslim.

"Melalui dakwah dalam rangka peningkatan karakter dan moral umat muslim dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat utamanya kepada generasi muda," kata Boediono.

Tidak hanya itu, penggunaan masjid tidak hanya untuk ibadah namun menjadi sarana pendidikan, baik pendidikan Tahfidzul Qur’an (hapalan Qur’an) dan Tahsinul Qur’an (memperbaiki kualitas bacaan Quran) maupun pendidikan dasar formal seperti TK, SD, dan SMP.

"Memberdayakan Masjid sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan minat, bakat, dan keterampilan generasi muda melalui pelatihan kepemimpinan, manajemen dan keterampilan bagi pemuda remaja masjid," terangnya.

"Mampu mendorong Masjid dalam penciptaan kemakmuran umat muslim melalui optimalisasi zakat, infaq, shadaqah bekerjasama dengan BAZNAS serta melalui pengembangan usaha yang berbasis syariah," tambahnya.

(fiq/gah)


View the original article here

Athiyah Masuk PT Citralaras Dutasari karena Orangtuanya

Athiyah Masuk PT Citralaras Dutasari karena Orangtuanya

ICHA RASTIKASekelompok ibu-ibu yang mengaku berasal dari sebuah pengajian di Penggilingan, Cakung, menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (26/4/2012) untuk mendukung istri Anas Urbaningrum, Athiyah Laila diperiksa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Athiyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengaku berhenti jadi komisaris PT Citralaras Dutasari pada 2009. Athiyah bergabung dengan perusahaan milik Mahfud Suroso itu karena hubungan dekat orangtuanya dengan orangtua Mahfud. Hal tersebut disampaikan kuasa hokum Athiyah, Firman Wijaya di Jakarta, Kamis (26/4/2012).

"Orangtuaku dengan orangtuanya punya hubungan sebagai keluarga kyai, orangtua Bu Athiyah dengan orangtua pak Mahfud sesama kyai di Jawa Timur," kata Firman seusai mendampingi Athiyah menjalani pemeriksaan KPK.

Athiyah diperiksa terkait penyelidikan pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Firman mengatakan, Athiyah tidak ikut campur dalam pengelolaan PT Citralaras Dutasari saat dia menjabat komisaris. Athiyah, katanya, tidak punya latar belakang pengetahuan bisnis sehingga Mahfud Suroso-lah yang menjalankan perusahaan.

"Aktivitas bisnisnya gak ikut. Kalau Pak Mahfud kan memang profesional," katanya.

Firman juga mengatakan kalau Athiyah tidak memiliki saham di perusahaan tersebut. Alasannya, Athiyah hanya sebagai komisaris pengawas. Kemudian pada 2009, Athiyah keluar dari perusahaan itu lantaran ikut mengurus kesibukan suaminya dalam menghadapi Pemilihan Umum.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menyelidiki indikasi korupsi terkait proyek Hambalang. KPK menduga ada penyimpangan yang dilakukan PT Dutasari Citralaras terkait proyek senilai Rp 1,52 triliun itu.

"Jika dugaan (penyimpangan), jawabannya iya," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Kamis (26/4/2012).

Zulkarnain ditanya apakah ada dugaan penyimpangan yang dilakukan perusahaan tersebut sehingga KPK memeriksa Athiyah Laila, mantan komisaris PT Dutasari Citralaras yang juga istri Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini. Zulkarnain enggan menjelaskan lebih jauh soal penyimpangan yang diduga dilakukan perusahaan tersebut.

Saat ditanya apakah Anas terlibat dalam proyek Hambalang ini, Zulkarnain mengatakan pihaknya tengah menyelidiki hal itu secara mendalam. "Kita lihat dulu kasusnya. Kita selidiki secara mendalam. Kita harus cari fakta dan bukti," ujarnya.

PT Dutasari Citralaras disebut sebagai salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang senilai Rp 1,52 triliun. Perusahaan itu juga dipimpin Mahfud Suroso, yang kerap disebut orang dekat Anas.

Saat mendampingi istrinya diperiksa hari ini, Anas mengatakan kalau Athiyah tidak terlibat proyek Hambalang. Athiyah, kata Anas, keluar dari perusahaan itu pada 2009 sementara proyek Hambalang berjalan mulai 2010.


View the original article here

Antara Seks, Politik, dan Kekuasaan

Antara Seks, Politik, dan Kekuasaan

KOMPAS/LASTI KURNIAGedung MPR DPR, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Mana yang lebih memalukan dan berakibat fatal di politik? Korupsi atau ketika tingkah tidak senonoh politisi tersebar ke masyarakat? Di Indonesia, mungkin jawabannya adalah ketika adegan seks atau tidak senonohnya tersebar.

Wa Ode Nurhayati masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional meski ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Partai Demokrat juga masih mempertahankan Angelina Sondakh di DPR meski Putri Indonesia 2001 itu ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Arifinto, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, segera mundur dari DPR ”hanya” karena kepergok membuka situs porno saat Rapat Paripurna DPR, April 2011. Yahya Zaini, politisi dari Fraksi Partai Golkar, juga mundur dari DPR karena video tidak senonoh antara dia dan seorang penyanyi tersebar di masyarakat. Max Moein, dari PDI-P, pada 2008 juga diberhentikan sebagai anggota DPR karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anggota stafnya.

Kini, skandal serupa muncul lagi lewat beredarnya gambar dan video adegan tidak senonoh yang diduga melibatkan anggota DPR berinisial KMN. Kasus ini memang masih berjalan. Namun, jika melihat kasus-kasus sejenis sebelumnya, penyelesaiannya dapat diperkirakan.

Namun, skandal seks dalam politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada 1998 pernah direpotkan oleh skandal akibat hubungannya dengan staf Gedung Putih, Monica Lewinski. Sementara itu, meski menyangkal, (mantan) Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga pernah dituding melakukan hubungan seks dengan perempuan di bawah umur.

Akhirnya, seks memang menjadi (salah satu) senjata paling ampuh untuk menghancurkan seseorang di politik. Namun, seks juga dapat menjadi senjata efektif untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan politik.

Cleopatra yang lahir tahun 69-an sebelum Masehi dikenang sebagai sosok yang menggunakan seks dan kecantikannya untuk memenangi pertarungan politik. Agar tidak terbuang dari lingkaran elite Istana Mesir, dia menikah dengan Ptolemeus XIII, saudaranya. Untuk mengatasi kudeta yang dirancang pendukung saudaranya, dia bersekutu dan menikah dengan Kaisar Romawi Julius Caesar, lalu Mark Antony

Mengutip Michel Foucault, filsuf Perancis, kekuasaan dan seksualitas memang saling mengintervensi. Seksualitas menjadi wacana publik. Bagaimana seksualitas diwacanakan adalah ungkapan dari kekuasaan. Ini terlihat, misalnya, ketika kekuasaan berusaha mempelajari dan mengintervensi pembicaraan tentang seks demi pengaturan pertumbuhan penduduk.

Hendrawan Supratikno, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, menuturkan, tanpa memiliki ”rem” yang kuat, anggota DPR akan mudah terjebak dan hancur oleh masalah seks. ”Kekuasaan membuat anggota DPR dapat menikmati segala sesuatu secara berlebihan. Namun, jika ’pedal gas’ terus diinjak untuk menikmatinya tanpa kontrol, kehancuran akan datang sewaktu-waktu, tanpa diduga, dan mungkin terlihat konyol. Misalnya lewat skandal seks,” katanya. (M Hernowo)


View the original article here

Guru Ngaji yang Sodomi 4 ABG Diduga Punya Kelainan Seksual

Guru Ngaji yang Sodomi 4 ABG Diduga Punya Kelainan Seksual

Jakarta Guru ngaji yang menyodomi 4 ABG diduga punya kelainan seksual. Jamaluddin (23) menyodomi 4 muridnya yang semuanya laki-laki.

"Ya kemungkinan ada kelainan seksual," kata Wakil Kasat Reskrim Polresta Bekasi AKP Dobel Manalu saat dihubungi detikcom, Jumat (27/4/2012).

Akibat perbuatannya, Jamaluddin dijerat pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jamaluddin terancam penjara 15 tahun penjara.

Sebelumnya polisi mengamankan Jamaluddin berdasarkan laporan warga pada Kamis (26/4). Warga awalnya curiga dengan perbuatan Jamaluddin. Hingga akhirnya warga memergoki perbuatan bejat Jamaluddin di Kelurahan Jatirangga, Pondokgede, Kota Bekasi. Jamaluddin lantas dibekuk.

4 Korban yang berusia 11-16 tahun ini diiming-imingi ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan yakni ilmu di mana seseorang jika bertemu siapa pun dan kemana pun akan disenangi setiap orang. Keempatnya sudah disodomi sejak Januari 2012.

Selain mengiming-imingi ilmu pengasihan, pelaku juga menganca 4 korban agar tak mengadukan perbuatan bejatnya itu ke orang lain.

(gus/ndr)


View the original article here

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anis Matta

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anis Matta

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi  menjadwalkan ulang pemeriksaan Wakil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, terkait penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah atau PPID.

Anis Matta akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, Wa Ode Nurhayati.  Anis sedianya menjalani pemeriksaan hari ini. Namun, dengan alasan masih di luar negeri, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Anis soal ketidakhadirannya itu.

"Ada pemberitahuan kemarin bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir. Karena itu penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan," kata Johan, saat dihubungi, Kamis.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan KPK kembali memanggil Anis. Secara terpisah, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal mengatakan, saat ini Anis masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja DPR. Namun, dia mengaku tak tahu negara mana yang dikunjungi Anis dan kapan kembali ke Indonesia.

"Nanti kalau beliau (Anis) sudah pulang akan ada proses yang seperti biasa," kata Mustafa. Sebelumnya, tersangka Wa Ode Nurhayati menuding Anis Matta serta pimpinan Badan Anggaran (Banggar)DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, terlibat kasus PPID.

"Saya hanya menegaskan bahwa di kasus PPID yang saat ini saya menjadi tersangka, yang menyalahgunakan itu jelas dalam proses surat-menyurat, dalam sisi administrasi, yang kemudian merugikan kepentingan daerah. Itu jelas mulai dari Anis Matta," kata Wa Ode, beberapa waktu lalu.

Menurut Wa Ode, selaku anggota Banggar DPR, dirinya tidak punya kewenangan untuk menetapkan alokasi dana PPID.

"Anis Matta cenderung memaksa, meminta tanda tangan Menkeu untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Banggar," katanya.

Wa Ode juga mengatakan ada pelanggaran prosedural yang dilakukan, mulai dari pimpinan DPR hingga pimpinan Banggar terkait pengalokasian dana PPID.

Menurut dia, ada kriteria yang dilanggar untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima dana PPID.

"Secara sepihak, kriteria itu diruntuhkan tanpa rapat panitia kerja lagi oleh empat pemimpin, kemudian dilegitimasi Pak Anis Matta," ujar Wa Ode.


View the original article here

Penuhi Panggilan KPK, Angie Hanya Tebar Senyum

Penuhi Panggilan KPK, Angie Hanya Tebar Senyum

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAAnggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh kembali hadir sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012). Ia batal dikonfrontir dengan Mindo Rosalina Manulang yang berhalangan sakit. Ia juga tetap pada sikapnya tidak mengakui semua percakapan melalui Blackberry dengan Rosa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/4/2012). Angelina atau Angie diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam kepengurusan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) pada 2011.

Setibanya di gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB, Angelina enggan berkomentar. Ia yang didampingi adik iparnya, Mudjie Massaid itu, hanya menebar senyum ke para pewarta. Angie tampak mengenakan atasan serupa kebaya berwana putih yang dipadu dengan celana hitam. Demikian juga dengan warna pakaian Mudjie, kemeja putih dan celana hitam.

Pemeriksaan Angelina hari ini merupakan yang pertama sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012 lalu. Terkait penetapan tersangka dan pemeriksaan Angie ini, KPK dikritik masyarakat. Lembaga penegakkan hukum yang dipimpin Abraham Samad itu sempat mengambangkan pemeriksaan perkara Angie.

KPK baru memeriksa saksi untuk Angie Rabu pekan ini. Adapun saksi-saksi yang diperiksa adalah pegawai Grup Permai, yakni Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, Oktarina Furi, Luthfi, dan Dadang.

Dalam kasusnya, Angie selaku anggota Badan Anggaran DPR 2011 diduga menerima pemberian atau janji terkait kepengurusan proyek di dua kementerian tersebut. Berapa nilai uang yang diduga diterima Angie, belum disampaikan KPK.

Dalam persidangan Muhammad Nazaruddin sejumlah saksi mengatakan kalau Grup Permai menggelontorkan dana Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar ke Angelina dan I Wayan Koster terkait kepengurusan proyek Kemenpora. Nazaruddin divonis empat tahun penjara sementara Koster masih berstatus saksi. KPK juga tengah mendalami berbagai transaksi keuangan terkait Angelina di dua kementerian tersebut.


View the original article here

Nurul: Tindakan Malaysia Rasis dan Sadis

Nurul: Tindakan Malaysia Rasis dan Sadis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencurian organ tubuh pada jenazah tenaga kerja Indonesia yang tewas di Malaysia dinilai sebagai perbuatan rasis, sadis, dan diskriminatif. Pemerintah Indonesia harus mengirimkan protes keras kepada Pemerintah Malaysia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin pada hari Kamis (26/4/2012) di Jakarta mengatakan, pengambilan organ-organ tubuh pada TKI asal Nusa Tenggara Barat itu merupakan tindakan yang sangat keterlaluan. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Malaysia telah berbuat semena-mena kepada warga Indonesia.

"Pertanyaannya, mengapa harus warga Indonesia? Di sana juga banyak etnis lain yang datang sebagai perkerja. Banyak perkara yang membuat kita terluka oleh kesemena-menaan mereka. Semoga pemerintah dapat segera menuntaskan perkara ini dan menegakkan marwah bangsa Indonesia," kata Nurul, melalui pesan singkat kepada wartawan.

Hal itu dikatakannya menanggapi hasil otopsi terhadap Herman, salah satu dari tiga jenazah TKI yang tewas ditembak Kepolisian Diraja Malaysia. Organ tubuh Herman yang hilang meliputi mata, otak, jantung, dan ginjal. Otopsi dilakukan tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di pemakaman.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, PDI-P mengecam kelalaian pemerintah yang mengirimkan TKI ke negara yang tak mempunyai sistem proteksi warga. Pihaknya menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI gagal melindungi hak hidup TKI.

"Sudah sepantaskan kedua lembaga itu dengan Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif untuk mencari kebenaran melalui jalur hukum di Malaysia sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyat," kata dia.

Eva menyayangkan sikap pemerintah yang menghentikan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Menurut dia, Kemenakertrans dan BNP2TKI lebih mementingkan pendapatan negara daripada perlindungan WNI. "Maka, terpuruknya nasib TKI merupakan cerminan filosofis kerja dua lembaga tersebut sebagai profit karena semua rekomendasi DPR diabaikan," kata anggota Komisi III itu.


View the original article here

Dua Menteri Datang Menghibur Menkes

Dua Menteri Datang Menghibur Menkes

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Linda Amalia Sari sore ini mengunjungi Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keduanya menyatakan tak bisa bicara banyak mengenai kondisi kesehatan Endang secara teknis medis. Hanya saja, dipastikan saat ini Endang dalam keadaan baik-baik saja.

"Kita datang ke sini untuk memberikan support dan tadi masih bisa komunikasi. Kita berkomunikasi dengan baik," kata Mari seusai menemui Endang, Kamis (26/4/2012).

Sementara Linda menyatakan, ia dan Endang selalu bersama dalam sejumlah kegiatan. Oleh karena itu, ia datang untuk memberikan dukungan agar Endang cepat memperoleh kesembuhan.

"Kita hanya datang memberikan moral support. Kalau menteri-menteri perempuan kan selalu bekerja sama, kita joke saja ya bu. Memberi support sajalah dengan beliau," tutur Linda.

Sebelumnya, Endang dapat beraktivitas seperti biasa meski divonis sakit kanker paru-paru sejak 22 Oktober 2010 lalu. Namun, kondisinya menurun dan dilarikan ke RSCM pada 20 April 2012.

Saat masih aktif, Endang mengaku vonis penyakit kanker yang dideritanya saat ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Endang tidak menganggap penyakit ini sebagai beban yang akan merintanginya dalam berkarya dan melakukan tugas berat sebagai menteri.


View the original article here

Guru Ngaji di Bekasi Sodomi 4 ABG Sejak Januari 2012

Guru Ngaji di Bekasi Sodomi 4 ABG Sejak Januari 2012

Jakarta Bejat! Kata-kata yang pantas buat Jamaluddin. Pekerjaannya sebagai guru ngaji hanya kedok. Sejak mengajar pada Januari 2012, 4 muridnya ia sodomi setiap waktu belajar.

"Ceritanya itu dia ngajar sejak Januari 2012. Ya sejak itu," kata Wakil Kasat Reskrim Polresta Bekasi AKP Dobel Manalu saat dihubungi detikcom, Jumat (27/4/2012).

Menurut Manalu, sudah berkali-kali Jamaluddin menyodomi 4 ABG laki-laki ini. Keempatnya disodomi di ruang khusus.

"Jadi itu pura-pura ngajar ngaji saja. Sudah berulang kali pelaku berbuat. Setiap ngaji. Ngajinya kadang dua kali (seminggu) nggak tentu. Dilakukan di suatu tempat gitu," jelasnya.

Sebelumnya polisi mengamankan Jamaluddin berdasarkan laporan warga. Warga awalnya curiga dengan perbuatan Jamaluddin. Hingga akhirnya warga memergoki perbuatan bejat Jamaluddin di Kelurahan Jatirangga, Pondokgede, Kota Bekasi. Jamaluddin lantas dibekuk.

4 Korban yang berusia 11-16 tahun ini diiming-imingi ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan yakni ilmu dimana seseorang jika bertemu siapa pun dan kemana pun akan disenangi setiap orang.

(gus/ndr)


View the original article here

Mantan PM Ukraina Dipukuli

Mantan PM Ukraina Dipukuli

BRUSSELS, KOMPAS.com — Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mendalam soal mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko yang sedang dipenjara. Tymoshenko melakukan mogok makan serta menghadapi kekerasan fisik.

Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Catherine Ashton mendesak pihak berwenang Ukraina mengizinkan Duta Besar UE mengunjungi Tymoshenko di penjara bersama dengan spesialis-spesialis media independen. ”Ini sebagai tanda kehendak politis mereka untuk mengklarifikasi keadaan,” kata Ashton.

Ashton sangat prihatin dengan Tymoshenko. Kantor ombudsman Ukraina mengonfirmasikan Tymoshenko (51) menjadi sasaran kekerasan fisik saat menjalani pemindahan dari sel penjaranya ke rumah sakit pada 20 April.

Tymoshenko mengadu dipukuli di bagian perut dan diseret dari tempat tidurnya. Hal ini dibantah pihak pengelola penjara di kota Kharliv. Namun, tuduhan itu menimbulkan keprihatinan lebih lanjut di negara-negara Barat. Kasus ini telah membuat hubungan antara Ukraina dan UE tegang.

Mantan PM itu melakukan mogok makan sejak hari Jumat (20/4/2012). Di hari yang sama, dia mengatakan diserang saat dipaksa pindah ke sebuah rumah sakit. Pihak penjara memperingatkannya pada hari Rabu (25/4/2012) bahwa dia bisa dipaksa makan.

Tymoshenko, saingan politik utama Presiden Viktor Yanukovich, dipenjarakan sejak Oktober 2011. Dia sedang menjalani masa hukuman selama tujuh tahun setelah dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan.

Presiden Yanukovich pada hari Kamis mengatakan telah memerintahkan penyidikan atas klaim Tymoshenko itu. Namun, Yanukovich tidak berkomentar mengenai aksi mogok makan itu. ”Saya memberi perintah kepada Jaksa Agung untuk menginvestigasi hal ini dan mudah-mudahan kami akan mendapat jawaban spesifik dalam waktu dekat,” kata Yanukovich dalam komentar publik pertama sejak Tymoshenko mengumumkan mogok makan karena perlakuan kepadanya.

Komentar Yanukovich itu menjawab pertanyaan seorang wartawan mengenai imbauan UE. Isi imbauan adalah agar Ukraina memberi penjelasan resmi mengenai apa yang terjadi pada Tymoshenko ketika dia memulai mogok makan. Ukraina hari Rabu meminta Jerman mengirim sebuah tim dokter untuk merawat Tymoshenko.

Tymoshenko, mantan pemimpin Revolusi Oranye itu, menuduh ”tiga lelaki kuat” melempar selembar seprai untuk menutupinya dan kemudian memukulinya di bagian perut sebelum membawanya ke sebuah rumah sakit pemerintah.

Pihak Kejaksaan Ukraina membantah tuduhan itu dan menuduh Tymoshenko melakukan provokasi politik yang bertujuan memperburuk hubungan pemimpin Ukraina dengan Uni Eropa.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan, Kiev telah mengirim sebuah permohonan resmi kepada Pemerintah Jerman untuk membantu dalam mendatangkan dokter-dokter untuk memeriksa dan merawat Yulia Tymoshenko.

Presiden Jerman Joachim Gauck telah membatalkan rencana kunjungan ke Ukraina bulan depan. Tymoshenko adalah tokoh Ukraina pro-UE, sedangkan Yanukovich pro-Rusia. (AFP/Reuters/DI)


View the original article here

Wapres Datang Bawa Kabar Bahagia untuk Menkes

Wapres Datang Bawa Kabar Bahagia untuk Menkes

KOMPAS/PRIYOMBODOMenteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI Boediono dan istrinya Herawati Boediono mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2012), untuk menjenguk Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Wapres menyatakan, kondisi Menkes dalam keadaan baik-baik saja meski sakit.

Ia mengatakan, Endang tampak senang saat mengetahui salah satu komik karyanya dipajang saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara.

"Tadi saya di dalam, ngobrol. Dia terlihat ceria. Saya ceritakan kalau di stan di Bidakara tadi ada komik mengenai kesehatan karangan beliau untuk anak-anak. Waktu saya sampaikan, dia sangat senang sekali," tutur Boediono.

Endang dirawat di RSCM karena mengalami sakit kanker paru-paru sejak Jumat (20/4/2012). Ia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Saat menjenguk Endang di RSCM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menerima dan mengabulkan pengunduran diri tersebut.


View the original article here

Brimob Terlibat Bentrok Diadili di Peradilan Umum

Brimob Terlibat Bentrok Diadili di Peradilan Umum

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelidikan gabungan atas kasus bentrokan antara anggota Brimob Polda Gorontalo dan TNI AD Batalyon Infanteri 221 di Gorontalo, Minggu (24/4/2012).

Ia menegaskan, telah menangkap beberapa anggota Brimob yang terbukti melakukan pelanggaran profesi, dan selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan umum. Hal tersebut dikatakan Timur seusai mengikuti pembukaan Kejuaraan Karate Panglima TNI di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (26/4/2012) malam.

"Sudah ada sembilan anggota Polri dari Brimob yang dilakukan penahanan yang ada di Gorontalo. Tentunya proses ini nanti bisa diikuti karena melalui peradilan umum," ujarnya kepada para wartawan.

Namun, Timur masih enggan mengungkap identitas dan peran kesembilan anggota Brimob Polda Gorontalo yang ditahan tersebut, atas alasan penyelidikan masih berlanjut. "Kita ikuti saja nanti ya," lanjutnya.

Timur menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan gabungan sementara antara TNI dan Polri di lapangan, faktor yang menjadi pemicu pecahnya bentrokan di Jalan Ade Irma Nasution, depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gorontalo tersebut, adalah adanya kesalahpahaman. "Saya kira semua dikaitkan dengan kesalahpahaman," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, kejadian tersebut bermula saat dua anggota Brimob bernama Brigadir Kepala Asrul Sani dan Brigadir Satu Saripudin berpatroli rutin menggunakan truk Brimob pada Minggu sekitar pukul 03.00 Wita.

Saat truk melintas di depan Kantor Dinas PU Kabupaten Gorontalo di Jalan Ade Irma Nasution, mereka dilempari batu oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diperkirakan berjumlah 12 orang.

Setelah melapor ke Polres Gorontalo, beberapa saat kemudian, puluhan anggota Brimob bersenjata laras panjang langsung menyisir Jalan Ade Irma Nasution. Mereka menemukan sekelompok orang yang ternyata prajurit TNI AD Batalyon Infanteri 221.

Saat itulah langsung terjadi bentrokan, dan saling tembak. Dari pihak TNI, keempat korban tembak adalah Prajurit Dua (Prada) Apriadi di bagian punggung, Prada Firman di bagian tangan kiri, Prada Yanris di bagian mata kaki sebelah kanan, dan Prada Tiflif di bagian paha kanan. Adapun dua anggota TNI lainnya, yakni Prada Rahim dan Prada Adrian, terluka akibat sabetan pedang di bagian lengan dan pelipis.


View the original article here

Cegah Atapers Naik di Kereta, Listrik Aliran Atas KRL Direndahkan

Cegah Atapers Naik di Kereta, Listrik Aliran Atas KRL Direndahkan

Jakarta Berbagai langkah penertiban telah dilakukan untuk mencegah atapers naik di atas KRL. Namun hingga kini hal itu belum juga membuahkan hasil. PT KAI akan mencoba menerapkan langkah baru yaitu merendahkan ketinggian listik aliran atas (LAA) di KRL.

"Kita sudah tertibkan berkali-kali tapi tidak mempan-mempan, sekarang kita akan coba menggunaan pendekatan teknik," kata Kepala Penertiban Daops I PT KA Ahmad Sujadi kepada detikcom, Jumat (27/4/2012).

Sujadi mengatakan, PT KAI sudah melakukan survei untuk menerendahkan ketinggian LAA tersebut. Rencananya pada Juni penurunan LAA untuk jalur Jakarta-Bogor sudah selesai dilakukan. "Mudah-mudahan dengan cara ini sudah tidak ada yang naik di atas kerata," katanya.

Sujadi mengatakan beberapa jalur yang disurvei PT KAI untuk merendahkan ketinggian LAA ini adalah Tebet-Manggarai, Tebet-Cawang, Citayam-Depok, Bojong-Cilebut dan Citayam-Bojong. "Penurunan LAA akan kita turunkan sedikit-sedikit, jadi dari jarak 1 km sudah kita turunkan pelan-pelan," katanya.

Sujadi mengatakan, salah satu rute yang ketinggian listrik aliran atasnya sudah direndahkan adalah di kawasan flyover Sudirman. Menurutnya di kawasan ini sudah tidak ada lagi atapers yang berani naik di atap kereta.

"Kita juga akan buat rambu-rambu biar penumpang tahu kalau LAA sudah diturunkan," katanya.

(nal/mad)


View the original article here

Kepala BNP2TKI Pastikan Hasil Otopsi TKI Diumumkan Polri

Kepala BNP2TKI Pastikan Hasil Otopsi TKI Diumumkan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, untuk menghindari spekulasi, hasil otopsi ulang tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan tim dokter forensik bekerja sama dengan Kepolisian Daerah NTB (Polda NTB) akan diumumkan pihak kepolisian.

Berbagai kalangan diharapkan dapat menunggu penjelasan dari kepolisian setelah seluruh proses otopsi ulang diselesaikan terhadap jasad ketiga TKI tersebut.

"Ini, kan otopsinya masih berlangsung sampai Jumat besok. Jadi, agar tidak berkembang pernyataan yang kurang tepat, sebaiknya semua kalangan menunggu keterangan resmi tentang hasil otopsi secara lengkap, baik dari pihak kepolisian maupun tim dokter forensik," kata Jumhur di Jakarta, Kamis (26/4/2012) malam.

Ditambahkan, dalam penjelasan Polri beserta tim dokter forensik itu nanti akan disampaikan mengenai benar atau tidaknya dugaan pencurian sejumlah organ tubuh atas jasad ketiga TKI, sebagaimana informasi yang kini berkembang luas di Tanah Air.

"Dipastikan, seusai otopsi ketiga jasad TKI selesai, akan segera diumumkan seluruhnya. Kita semua harus memberi waktu yang tepat supaya tim yang sedang menangani otopsi dapat berkonsentrasi penuh dan mendapatkan hasil yang benar," ujarnya.

Ia juga menjelaskan akan terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Polri dan Polda NTB terkait pelaksanaan otopsi. Selain itu, Jumhur juga menugaskan Syahrum, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram, sebagai unit teknis BNP2TKI di wilayah NTB, untuk mengikuti langsung proses otopsi ketiga jasad TKI.

"Meski sudah mendapat laporan dari Kepala BP3TKI Mataram, saya tetap menunggu penjelasan adanya proses dan hasil otopsi dari unsur yang menanganinya agar tidak keliru," ungkapnya lagi.

Dua jasad TKI, masing-masing Herman dan Abdul Kadir Jalelani, telah menjalani otopsi ulang di lokasi pekuburan di kampung halamannya di Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, NTB, pada Kamis pagi tadi. Jasad keduanya juga telah dimakamkan kembali.

Sementara itu, otopsi untuk jasad TKI Mad Nur baru akan dilaksanakan pada Jumat (27/4/2012) di lokasi pekuburan lain, di tempat kediaman almarhum Dusun Gubuk Timur, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur.

Penanganan otopsi ulang itu, lanjut Jumhur, melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, serta Universitas Mataram, termasuk disaksikan keluarga korban dan aparat Polda NTB.

Ketiga TKI itu meninggal secara mengenaskan akibat penembakan sadis yang dilakukan polisi saat melaksanakan razia di kawasan Port Dickson (area pelabuhan), Negeri Sembilan, Malaysia pada 24 Maret 2012 dini hari.

Tembakan berkali-kali itu menembus bagian depan kepala dan di tubuh sekitar dada karena para TKI diindikasikan ingin melawan petugas dengan bersenjatakan parang, dan menutupi mukanya.

Dengan kematian tiga TKI itu, Rumah Sakit Port Dickson Negeri Sembilan melakukan otopsi pada 26 Maret lalu. Tiga jenazah itu pun dipulangkan pada 5 April 2012 untuk kemudian dikuburkan di daerah asalnya, sehari sesudahnya. 


View the original article here

KPK Periksa Nunun untuk Miranda

KPK Periksa Nunun untuk Miranda

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Terdakwa Nunun Nurbaetie menanti persidangan dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/4/2012), memeriksa Nunun Nurbaeti terkait penyidikan kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Nunun dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, Miranda Goeltom.

"Diperiksa sebagai saksi untuk MSG (Miranda S Goeltom)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Nunun yang juga terdakwa kasus suap cek perjalanan tersebut tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 08.55  didampingi salah satu kuasa hukumnya, Ina Rachman. Istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Darajatun itu tampak mengenakan kemeja putih dipadu kerudung merah bermotif kembang. Tak lupa, Nunun mengenakan kacamata hitamnya.

Saat ditanya soal keterlibatan Miranda dalam kasus suap cek perjalanan tersebut, Nunun enggan berkomentar. "Tanya KPK saja ya," katanya sambil melempar senyum.

Kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) 2004 ini menyisakan Miranda dan Nunun. Miranda belum juga diperiksa KPK sebagai tersangka sejak statusnya ditingkatkan pada akhir Januari lalu. Sementara, Nunun masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Miranda diduga ikut serta atau membantu Nunun Nurbaeti memberi suap berupa sejumlah cek perjalanan ke sejumlah anggota DPR 1999-2004. Pemberian cek itu diduga berkaitan dengan pemenangan Miranda sebagai DGS BI 2004. Diyakini, ada penyandandang dana yang belum terungkap di balik Miranda dan Nunun.


View the original article here