Pius Lustrilanang (Gerindra) dan Marzuki Alie (Demokrat) (Antara/ Ismar Patrizki)VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya berkukuh menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat RI. Gerindra menegaskan, mereka tidak sekedar mencari simpati.
"Orang boleh berpendapat dan berprasangka, tapi kami punya bukti atas keseriusan kami," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sadar Subagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2011. Dia menunjukkan dua surat Gerindra kepada pimpinan DPR RI tentang penolakan itu.
"Surat pertama kami kirimkan pada Oktober 2010, sebelum ada keputusan pembangunan gedung. Surat kedua berupa penegasan kembali, kami kirimkan pada 10 Januari 2011 kemarin, saat wacana pembangunan gedung kembali mencuat," kata Sadar.
Oleh karena itu, menurutnya, Gerindra sejak awal telah kukuh menolak. Untuk itu, Gerindra siap dikonfrontir dengan Ketua DPR terkait persoalan ini.
Sebelumnya, Ketua DPR dan politisi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan bahwa semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Pernyataan Marzuki itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) dan Anis Matta (PKS).
"Ketua DPR mengatakan kalau salah satu partai saja menolak rencana pembangunan gedung baru, maka proyek akan dibatalkan. Nah, surat yang kami kirim sejak Oktober tahun lalu telah jelas menyebut penolakan. Apa surat kami itu tidak diterima? Apa digelapkan?" kata anggota Fraksi Gerindra Desmond Mahesa, sengit.
Ia menyatakan, Gerindra mempersilakan Ketua DPR membuka notulen rapat yang disebut-sebut berisi tanda tangan persetujuan dari seluruh fraksi DPR, termasuk Gerindra.
Marzuki mengatakan wakil Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Pius Lustrilanang, turut hadir dan menandatangani persetujuan rencana pembangunan gedung.
"Bedakan antara posisi Pius sebagai pimpinan BURT dan wakil fraksi," kata Desmond.
Namun, Desmond melanjutkan, apabila Pius saat itu menyatakan diri sebagai wakil partai, maka artinya dia tidak mengindahkan kebijakan partai dan berpotensi diberi sanksi oleh partai. "Kalau ada anggota yang bersikap di luar kebijakan partai, itu desersi. Instruksi partai sangat jelas. Seharusnya tidak ada anggota yang berbeda sikap," kata Desmond. (kd)
• VIVAnews Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.