Pengunjuk rasa antipemerintah membakar ban di dekat persimpangan Pratunam di Bangkok, Rabu (19/5) pagi. BANGKOK, KOMPAS.com - Thailand akan mengadakan pemilihan umum pada paruh pertama tahun ini jika tidak ada kekerasan politik baru, kata Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, Rabu (9/2/2011). "Pemerintah saya tidak akan menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir tahun 2011, tetapi akan menyelenggarakan pemilu pada semester pertama tahun ini jika menyelesaikan tiga isu," kata Abhisit kepada sebuah forum investor di Bangkok, demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya. Acara itu sendiri tertutup untuk media.
Dia mengatakan dua dari tiga isu itu, ekonomi yang kuat dan amandemen konstitusi, tampaknya telah terpenuhi, sehingga kondisi terakhir yang tersisa adalah bahwa setiap pemilihan harus diadakan dalam kondisi damai. Pemimpin Partai Demokrat yang sedang berkuasa, yang lahir Inggris dan mengenyam pendidikan di Oxford, harus mengadakan pemilihan pada akhir tahun ini, ketika masa jabatannya selesai.
Dia sebelumnya mengatakan, pemungutan suara bisa terjadi pada awal 2011 jika situasi keamanan membaik. "Ketika segala sesuatunya siap, saya akan mengumumkan pemilu sesegera mungkin. Tidak perlu untuk menyelesaikan masa jabatan saya," kata Abhisit kepada forum investor tersebut.
Protes massa pada bulan April dan Mei tahun lalu oleh gerakan "Kaus Merah", yang secara luas setia kepada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang melarikan diri ke luar negeri, menyebabkan 90 orang tewas dalam bentrokan jalanan antara demonstran dan tentara. Di puncak krisis itu, Abhisit mengusulkan untuk mengadakan pemilu pada November 2010 untuk mengatasi kebuntuan, tetapi ia kemudian membekukan rencana itu karena demonstran menolak untuk membubarkan diri sampai akhirnya tentara menyerbu mereka. Pada bulan-bulan setelah militer membubarkan massa itu, ketika Bangkok berada dalam kondisi darurat, ibukota negara itu beberapa kali terguncang oleh serangkaian ledakan bom kecil.
Kelompok Kaus Merah, yang mengkampanyekan pemilihan umum segera, telah menyelenggarakan serangkaian unjuk rasa damai di ibukota dalam beberapa pekan terakhir. Saingannya, aktivis nasionalis "Kaus Kuning", sementara itu, juga telah mengadakan unjuk rasa di dekat Gedung Pemerintah dalam protes terhadap cara Abhisit menangani sengketa perbatasan yang mematikan dengan Kamboja, dan kelompok telah berjanji untuk meningkatkan kampanye mereka.
Kabinet negara itu, Selasa, setuju untuk memberlakukan UU Keamanan Internal di Bangkok demi mengatasi demonstrasi politik baru di ibukota itu. Undang-undang itu, kurang ketat ketimbang UU Darurat, yang diberlakukan selama lebih dari delapan bulan tahun lalu, akan memberi wewenang bagi pihak keamanan untuk menghentikan orang-orang berkumpul di daerah tertentu, kata para pejabat.
Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Sending your message
