Presiden Belum Akan Tunjuk Menkes Baru

Hindra LiauwProf Ali Gufron.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum memikirkan dan menyiapkan pengganti Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang mengundurkan diri karena sakit.

Untuk sementara, tugas-tugas Menteri Kesehatan dialihkan kepada Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti.

"Jadi wamenkes yang nanti akan bertugas untuk melaksanakan tugas Menteri Kesehatan, dibantu oleh jajaran eselon satu di Kemenkes," ungkap Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Lebih lanjut Julian enggan mengomentari apakah akan ada perombakan kabinet lagi pasca-pengunduran diri Endang dari kursi Menkes. "Saya belum bisa sampai pada kesimpulan itu," katanya.

Sampai saat ini, menurut Julian, belum ada pertimbangan dari SBY untuk mengganti Endang dengan pejabat yang baru meskipun pengunduran diri Endang sudah diterima SBY.

"Kami belum ada informasi dan juga belum pernah ada pembicaraan untuk langsung mengganti Ibu Endang sebagai Menkes," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengunduran diri Endang Rahayu dari jabatan Menkes terhitung hari ini. Pasalnya, baru hari ini secara langsung Endang menyampaikannya kepada SBY.

"Pengunduran diri hari ini. Beliau menyampaikan langsung bahwa nanti tentu akan ada surat secara tertulis. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," tutur Julian. (Srihandriatmo Malau)

View the original article here

Presiden & Ibu Negara Salami WNI

Sorry, I could not read the content fromt this page.

View the original article here

Mensesneg : Hentikan Polemik Keluhan Gaji Presiden

Jakarta (ANTARA) - Mensesneg Sudi Silalahi meminta agar masyarakat dan berbagai pihak menghentikan polemik mengenai keluhan gaji presiden karena hal tersebut bukan merupakan maksud dari ucapan Presiden Yudhoyono saat menghadiri Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu.

"Presiden tidak pernah mengeluh. Justru ia ingin memotivasi prajurit. Untuk kenaikan itu ia tidak mau," kata Sudi kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Senin.

Oleh karena itu ia meminta agar polemik itu tidak diperpanjang dan menilai ada kesalahan penafsiran oleh sejumlah pihak mengenai ucapan presiden tersebut.

"Mereka salah menafsirkan. Tidak ada keluhan gaji itu," katanya.

Sudi juga mengatakan pendapat mengenai Presiden mengeluh atas gaji yang diterima dan kemudian diikuti oleh sejumlah langkah seperti pengumpulan koin tidak pada tempatnya.

"Kita semua punya perasaan, saya kira itu kurang pantas," tegasnya.

Menanggapi pernyataan Menkeu tentang remunerasi gaji pejabat termasuk gaji Presiden, Sudi mengatakan ada undang-undang terkait penggajian tersebut.

"Kalau (gaji-red) naik buat presiden, ya buat presiden yang akan datang bukan buat beliau," katanya.

Liat artikel aslinya

Presiden Sampaikan Belasungkawa Kepada Gubernur Sulsel

Makassar (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan ucapan belasungkawa mendalam langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melalui telepon pada Selasa, pukul 00.00 Wita.

Juru bicara keluarga almarhum Rinra Sujiwa Syahrul Putra yang juga paman almarhum, Irman Yasin Limpo, mengatakan, Syahrul Yasin Limpo menerima telepon dari Presiden Yudhoyono tepat di depan jenazah Rinra, putranya, dan di samping ibunda almarhum Ayunsri Syahrul.

"Presiden menyampaikan ucapan duka cita dan turut berbelasungkawa serta menanyakan kepribadian almarhum dan meminta keluarga tetap tabah," ujar Irman.

Presiden, lanjutnya, juga menyampaikan salam dari Ibu Negara Ani Yudhoyono dan salam dari keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ibunda almarhum.

Karangan bunga bertuliskan turut berduka cita berukuran besar dari Presiden Yudhoyono juga tampak di antara ratusan karangan bunga lainnya yang memadati rumah duka dan jalan-jalan masuk sekitar rumah duka.

Selain Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah menteri juga menyampaikan duka citanya melalui telepon langsung kepada gubernur.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga hadir melayat pada pagi hari sebelum jenazah dimakamkan.

Putra bungsu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Rinra Sujiwa Syahrul Putra, wafat di Bandung pada Senin (31/1) sekitar pukul 05.00 WIB karena sakit.

Almarhum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Panaikang di Makassar sekitar pukul 10.00 Wita diapit di antara makam nenek dan kakak dari ibundanya.

Selanjutnya keluarga akan menggelar acara doa bersama selama tiga malam berturut-turut di rumah duka Jalan Jenderal Sudirman.

Liat artikel aslinya

Priyo: Jangankan KPK, Presiden Juga Bisa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR yang membawahkan bidang politik, hukum, dan keamanan Priyo Budi Santoso menilai, penolakan yang dilakukan Komisi III DPR terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, adalah hal yang wajar terjadi.

Menurut dia, lazim bagi anggota Dewan untuk melakukan penolakan karena hak konstitusional yang melekat dan dijamin oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Seseorang atau lembaga tidak diterima DPR, wajar di belahan bumi mana saja, atas tersangka atau alasan apa saja. Itu hak konstitusional anggota," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa (1/2/2011).

Bahkan, kata Priyo, tidak hanya KPK yang bisa ditolak DPR. "Menolak presiden saja bisa, menolak KPK kenapa enggak bisa? Cuma alasannya bisa macam-macam," katanya lagi.

Politisi Golkar ini mengatakan, sejumlah pejabat sebelumnya juga pernah ditolak DPR dan itu bukan hanya karena status hukumnya. Oleh karena itu, lanjutnya, tak relevan jika mempersoalkan perbandingan antara status hukum kedua pimpinan KPK dan anggota Dewan yang sudah berstatus hukum tersangka tapi masih bisa mengikuti rapat-rapat di DPR.

"Enggak ada hubungannya tersangka atau enggak. Hak konstitusional juga melekat," kata Priyo.

Meski merasa kaget, Priyo meyakini putusan Komisi III dijamin oleh konstitusi. Ia meminta agar sikap Komisi III tak terus dipersoalkan.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

View the original article here

Presiden Tersinggung dengan Koin SBY

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Massa dari Gerakan Rakyat untuk Kesejahteraan Pejabat Negara melakukan penggalangan dana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Penggalangan koin untuk presiden dan pejabat negara tersebut sebagai bentuk keprihatinan kondisi pejabat negara yang dinilai tidak memiliki rasa keprihatinan terhadap rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung dengan aksi pengumpulan koin untuk SBY yang dilakukan sejumlah elemen, menyusul adanya pernyataan dari Presiden bahwa gajinya tak pernah naik selama tujuh tahun. Pernyataan itu disampaikan Presiden pekan lalu saat berpidato pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri pada 21 Januari lalu. Ketersinggungan Presiden ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, yang juga orang dekat Presiden.

"Ya (tersinggung), semua. Beliau gimana tidak (tersinggung), wong beliau sama sekali tak mengeluh," kata Sudi kepada di sela-sela pelantikan pejabat eselon 1 Kemensesneg, di Jakarta, Selasa (1/2/2011).

"Saya kira kita semua punya perasaan lah ya. Ya, saya kira kurang pas lah. Sudah berulang kali kita jelaskan, sebetulnya Pak SBY tidak pernah mengeluh. Justru dia memotivasi prajurit, berapa kali dulu diajukan kenaikan, tapi beliau tidak mau. Jadi saya kira, sudahlah, tidak usah kita perpanjang," sambung Sudi lagi.

Ditegaskannya, Presiden tidak menghendaki koin yang telah dikumpulkan secara sporadis tersebut. Sudi juga menyayangkan pihak-pihak yang salah menafsirkan pernyataan Presiden yang disampaikan ketika memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di gedung Balai Samudra Indonesia dua pekan silam.  

Tak hanya masyarakat sipil, para anggota wakil rakyat pun meresponsnya dengan meletakkan sebuah kotak transparan dengan tulisan "Koin untuk Presiden" di salah satu sudut ruang Komisi III. Tak jelas, siapa yang menggalang aksi tersebut.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

View the original article here

Gaji Presiden Bisa 6 Kali Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kembali merespons reaksi publik atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai gaji presiden yang tidak mengalami kenaikan selama tujuh tahun. Ia mengungkapkan, sesuai undang-undang, seharusnya gaji pokok presiden bisa enam kali lipat lebih besar daripada gaji pokok pejabat negara lainnya.

Sudi memaparkan, berdasarkan Bab II Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden RI, gaji pokok presiden dapat mencapai enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

"Sama sekali tidak kita laksanakan itu. Barangkali Bapak Presiden pun kalau ingin dinaikkan, biarlah presiden yang akan datang, bukan beliau. Kira-kira begitu," kata Sudi di sela-sela pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/1/2011).

Selanjutnya, Ayat 2 Pasal tersebut menyatakan, gaji pokok wakil presiden dapat mencapai empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Namun, Sudi mengatakan, Presiden belum menginginkan pasal tersebut diterapkan.

Sebelumnya diberitakan, gaji Presiden SBY termasuk salah satu yang paling tinggi dibandingkan dengan pemimpin negara lain di Asia dan juga dunia. 

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

View the original article here

Ruhut akan Laporkan Pengusul Pengumpulan Koin untuk Presiden ke Polisi

Selasa, 01/02/2011 13:58 WIB
Ruhut akan Laporkan Pengusul Pengumpulan Koin untuk Presiden ke Polisi 
Hery Winarno - detikNews


Ruhut Sitompul Jakarta - Partai Demokrat (PD) tersinggung dengan adanya upaya pengumpulan koin untuk presiden di Komisi III beberapa waktu lalu. Juru bicara PD, Ruhut Sitompul berencana melaporkan hal tersebut ke polisi.

"Kita serahkan ke fraksi apakah akan diajukan ke Badan Kehormatan (BK) atau tidak. Tapi kalau saya, ini akan saya laporkan ke polisi," ujar Ruhut kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Menurut Ruhut, penggalangan koin untuk presiden di komisi III lalu adalah bentuk tindak pidana.

"Itu sama saja menghina simbol negara. Pak Presiden kita itu baik malah dihina, itu pidana," terang mantan pengacara kawakan ini.

Orang yang mengusulkan dan menyumbangkan koin dalam kotak kaca di salah satu sudut ruangan Komisi III beberapa waktu lalu juga dituding tidak tahu terimakasih. Menurutnya anggota dewan saat ini mendapatkan gaji besar berkat jasa Presiden SBY.

"Saya sebut mereka biadab. Tak tahu terimakasih, mereka menikmati gaji dewan karena negara bisa aman, negara ini aman karena pak SBY, jangan lupa itu," terangnya.

Namun Ruhut belum memastikan kapan ia akan melaporkan pihak yang menyebarkan kotak koin untuk presiden itu ke polisi.

"Nantilah itu, kita minta pendapat dulu," ucapnya.

(her/gun)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

Sending your message

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Ruhut akan Laporkan Pengusul Pengumpulan Koin untuk Presiden ke Polisi

Selasa, 01/02/2011 13:58 WIB
Ruhut akan Laporkan Pengusul Pengumpulan Koin untuk Presiden ke Polisi 
Hery Winarno - detikNews


Ruhut Sitompul Jakarta - Partai Demokrat (PD) tersinggung dengan adanya upaya pengumpulan koin untuk presiden di Komisi III beberapa waktu lalu. Juru bicara PD, Ruhut Sitompul berencana melaporkan hal tersebut ke polisi.

"Kita serahkan ke fraksi apakah akan diajukan ke Badan Kehormatan (BK) atau tidak. Tapi kalau saya, ini akan saya laporkan ke polisi," ujar Ruhut kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Menurut Ruhut, penggalangan koin untuk presiden di komisi III lalu adalah bentuk tindak pidana.

"Itu sama saja menghina simbol negara. Pak Presiden kita itu baik malah dihina, itu pidana," terang mantan pengacara kawakan ini.

Orang yang mengusulkan dan menyumbangkan koin dalam kotak kaca di salah satu sudut ruangan Komisi III beberapa waktu lalu juga dituding tidak tahu terimakasih. Menurutnya anggota dewan saat ini mendapatkan gaji besar berkat jasa Presiden SBY.

"Saya sebut mereka biadab. Tak tahu terimakasih, mereka menikmati gaji dewan karena negara bisa aman, negara ini aman karena pak SBY, jangan lupa itu," terangnya.

Namun Ruhut belum memastikan kapan ia akan melaporkan pihak yang menyebarkan kotak koin untuk presiden itu ke polisi.

"Nantilah itu, kita minta pendapat dulu," ucapnya.

(her/gun)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

Sending your message

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Presiden Dan Ibu Negara Nginap di Tenda

Kupang (NTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono akan menginap di tenda saat mengunjungi Yonif 744/SYB di Atambua, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

"Hal yang paling unik dari kunjungan Presiden ke Nusa Tenggara Timur (NTT) ini adalah Presiden dan Ibu Negara menginap di tenda saat bernostalgia dengan prajurit Yonif 744/SYB di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu," kata Ketua Umum Panitia Daerah Hari Pers Nasional (HPN) 2011 Andre W Koreh di Kupang, Selasa.

Tenda untuk Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono sudah dibangun di Markas Komando Batalyon Infanteri 744/Satya Yudha Bhakti (SYB) di Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

"Bagi saya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan saja, seorang kepala negara bisa menginap di tenda. Lalu bagaimana dengan menteri-menteri, gubernur, para jenderal, bupati atau pejabat lainnya yang ikut ke Atambua? Apa mereka menginap di hotel atau juga harus di tenda? Hal ini akan menjadi menarik dan mungkin baru terjadi di NTT," kata Koreh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono akan tiba di Kupang, ibu kota Provinsi NTT pada 8 Februari 2011 untuk menghadiri puncak peringatan HPN 2011 di Kupang pada 9 Februari.

Selain menghadiri puncak peringatan HPN 2011 di Kupang, Presiden SBY juga direncanakan akan meresmikan Monumen Pers NTT dan Gong Perdamaian Nasional di Arena Taman Nostalgia Kupang dan mengunjungi rumah pintar.

Pada 10 Februari, Presiden dan rombongan akan bertolak ke Atambua, Belu, sekitar 300 km arah timur Kupang, melalui jalan darat dengan menempuh perjalanan sekitar delapan jam.

Presiden akan kembali ke Kupang dari Atambua pada 11 Februari untuk seterusnya terbang ke Jakarta pada petang hari.

Koreh menambahkan, semua agenda kedatangan dan aktivitas Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono dan pejabat lainnya sudah dikoordinasikan dengan Protokol Istana Kepresidenan.

"Dalam satu dua hari ini akan ada gladi. Gladi akan dilaksanakan mulai dari penyambutan di Bandara El Tari Kupang hingga tempat penginapan dan kegiatan lainnya. Gladi ini akan dipimpin langsung Protokol Istana dan Paspampres," katanya.

"Ini merupakan peluang bagi NTT untuk mendapat pelayanan lebih dari pemerintah pusat. Saya ajak kita semua bersatu untuk menyukseskan semua agenda ini," katanya.

Liat artikel aslinya