Menlu Mesir Tuduh AS Mendikte Negaranya

Washington, (tvOne)

Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Abul Gheith, Rabu (9/2), menuduh Amerika Serikat memaksakan keinginannya atas negerinya dengan mendikte tentang cara bertindak.

Di dalam satu wawancara dengan stasiun PBS, Amerika, menteri itu mengatakan, "Ketika anda berbicara mengenai layak, segera, sekarang --seakan-akan anda memaksakan kehendak pada negara besar seperti Mesir, teman besar yang sejak dulu selalu memelihara hubungan paling baik dengan Amerika Serikat, anda memaksakan kehendak anda atas dia."

Sejak protes massal anti-pemerintah meletus pada 25 Januari di Mesir guna menyerukan pemilihan umum yang bebas dan adil serta diakhirinya 30 tahun kekuasaan Presiden Hosni Mubarak, Presiden AS Barack Obama dan para pejabat tinggi lain AS seringkali mengeluarkan seruan terbuka. Mula-mula mereka menyerukan peralihan segera tapi beberapa hari kemudian mereka "menganjurkan" peralihan secara layak.

Di dalam percakapan telefon paling akhirnya dengan timpalannya dari Mesir Omar Suleiman pada Selasa (8/2), Wakil Presiden AS Joe Biden menyerukan peralihan teratur di Mesir yang "cepat, berarti, damai dan sah". Ia menuntut, antara lain, pemerintah Mesir segera membatalkan peraturan darurat dan mengundang oposisi sebagai mitra untuk bersama-sama menyusun peta jalan dan jadwal bagi peralihan.

Abul Gheit mengatakan kepada PBS saran Biden tak membantu sama sekali. Menteri Luar Negeri Mesir itu mengatakan, "Ketika saya membaca itu pagi ini, saya benar-benar terkejut sebab sekarang ini, sewaktu kita berbicara, ada 17.000 tahanan berkeliaran di jalan-jalan. Mereka melarikan diri dari penjara yang telah dirusak. Bagaimana anda bisa meminta saya membatalkan peraturan darurat sementara saya menghadapi kesulitan?"

"Beri saya waktu, izinkan saya mengendalikan dan menstabilkan rakyat, menstabilkan negara dan kemudia kami akan mengkaji masalah lain," katanya.

Abul Gheit pertama kali melancarkan serangan balik pada Ahad (6/2) terhadap campur tangan asing. Ia mengatakan pemerintah Mesir menolak dikte dari luar, terutama dari negara-negara Barat. Ia mengatakan kepada wartawan, "Mesir tak berada di bawah mandat siapa pun." (Ant)

View the original article here

Menlu: UNRWA Tak Temukan Nama Imanda

AFP PHOTO /STRINGER Kedua kubu massa pro dan kontra Presiden Hosni Mubarak saling berhadap-hadapan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa Imanda Amalia yang menjadi korban tewas dalam kerusuhan di Mesir bukanlah warga negara Indonesia. Konfirmasi tersebut, ia melanjutkan, sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir terhadap PBB dan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

"Begini, sepanjang hari kemarin saya juga sudah menjelaskan, kami semakin bisa mengonfirmasi bahwa dari berbagai pihak, UNRWA menyatakan yang dimaksud bukan sebagai pejabat UNRWA. Ini konfirmasi dari PBB di New York, UNRWA di Kairo, UNRWA di Amman, dan PBB di Jakarta. Jadi, tidak ada yang namanya demikian sebagai anggota staf UNRWA," katanya di Kantor Presiden, Jumat (4/2/2011).

Kementerian, tutur Marty, juga telah menelusuri ke Pemerintah Australia tentang apakah Imanda merupakan warga negara Australia. Namun, Marty mengaku telah memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Australia bahwa nama tersebut tidak terdaftar sebagai warga negaranya. "Kita ambil hikmahnya. Kita berupaya cari tahu permasalahan ini," ucapnya.

Hal senada juga ditekankan oleh Ketua Satgas Evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Mesir Hasan Wirajuda. Menurut dia, wanita yang disebut bekerja di United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) ini bukan WNI. "Bukan WNI. Ini sudah hasil verifikasi oleh Kemlu dan kedubes kita melalui kantor PBB urusan pengungsian Palestina tempat yang bersangkutan bekerja," kata mantan Menteri Luar Negeri ini.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

View the original article here

Menlu Pastikan Tak Ada WNI Tewas di Mesir

Jakarta, (tvOne)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Imanda Amalia, yang dikabarkan tewas pada bentrok massa di kairo Mesir. Kebenaran kabar ini diperoleh berdasarkan informasi dari KBRI Kairo.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa pers mengatakan, KBRI di Kairo, Mesir telah memverifikasi kabar meninggalnya seorang warga Indonesia bernama Imanda Amalia.

Imanda disebut sebagai staf United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), badan PBB yang bertugas di daerah konflik, dikabarkan meninggal dalam bentrokan berdarah di Kairo.

"Kepala UNRWA di Kairo memastikan tidak ada staf yang bernama Imanda amalia," jelas Marty, Jakarta, Kamis (3/2)

Pihak KBRI juga sudah berusaha memverifikasi, tapi tidak ditemukan data penduduk WNI di Mesir bernama Imanda Amalia.

View the original article here

Menlu Israel Sewa Jasa PR Eropa untuk Lawan Gerakan Boikot

Kementerian Luar Negeri Israel berusaha keras untuk memperbaiki citra Israel yang belakang ini makin terpuruk di mata dunia, karena berbagai kasus pelanggaran kemanusiaan. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman memutuskan untuk menyewa jasa jaringan perusahaan-perusahaan public relation (PR) di Eropa untuk melakukan kampanye pencitraan bagi Israel.

Surat kabar Jerusalem Post edisi Selasa (1/2), kampanye pemulihan citra Israel pada publik Eropa akan dilakukan dengan cara lebih mengedepankan informasi tentang budaya, ekonomi, sejarah, pariwisata, teknologi, makanan, musik di Israel dan bukan cuma informasi tentang konflik antara Israel dengan dunia Arab.

Kementerian Luar Negeri Israel melakukan "Proyek Pencitraan" itu karena menerima laporan dari kedutaan-kedutaan besarnya di luar negeri, terutama dari Inggris dan sejumlah negara Skandinavia bahwa gerakan boikot produk Israel makin meluas di Eropa dan ada beberapa diantaranya yang sukses/ Misalnya, gerakan boikot di Inggris yang berhasil memaksa sejumlah jaringan supermarket untuk tidak menjual produk Israel dan barang-barang Israel yang diproduksi di daerah pendudukan.

Target "kampanye pemulihan citra Israel" adalah negara-negara Eropa yang berpengaruh, antara lain; Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, Republik Ceko, Prancis, Italia, Jerman, Inggris sampai Spanyol. Lieberman sendiri yang akan menghadiri peluncuran kampanye yang menghabiskan dana 3,26 juta dollar per tahun. (ln/mol)

Tak Percaya NATO dan Pemerintah, Taliban Ajukan Syarat Dialog
Rabu, 02/02/2011 12:21 WIBKasus Terorisme, "Jihad Jane" Mengaku Bersalah
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBPemuda Inggris Makin Banyak yang Menganggur
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBTokoh Muslim Akhirnya "Manut" Yahudi, Ikut Ziarah ke Situs Holocaust
Rabu, 02/02/2011 10:03 WIBDemonstran: Jumat 4 Februari Merupakan "Hari Keberangkatan" bagi Mubarak
Rabu, 02/02/2011 09:50 WIBTiru Tunisia dan Mesir, Warga Suriah Serukan Demo Lewat FB dan Twitter
Rabu, 02/02/2011 09:07 WIBMendagri Tunisia: Pasukan Keamanan Terlibat Konspirasi Jatuhkan Negara
Rabu, 02/02/2011 08:51 WIB

(Arsip) (Ke Atas)

View the original article here

Menlu Tunda ke Jepang Karena Krisis Mesir

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menunda kunjungannya ke Jepang sehubungan dengan rencana evakuasi warga Indonesia dari Mesir yang direncanakan akan segera dilakukan.

Berdasarkan siaran pers dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta yang diterima ANTARA, Selasa, Marty beserta rombongan seharusnya berada di Jepang pada 2-4 Februari 2011 untuk melakukan pembicaraan strategis tingkat menteri dengan Menlu Jepang Seiji Maehara.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan pesawat sudah siap berangkat untuk mengangkut warga negara Indonesia yang berada di Mesir.

Namun, pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi dengan pemerintah Mesir untuk keperluan izin mendarat bagi pesawat Indonesia.

Menurut Marty, keputusan pemerintah untuk melakukan evakuasi udara berdasarkan situasi di Mesir yang sudah sangat membahayakan.

Dia menegaskan, otoritas keamanan di Mesir saat ini adalah tentara, bukan lagi polisi.

Bahkan, katanya, pos polisi di dekat Kedutaan Besar Indonesia di Mesir sudah dihancurkan oleh para pengunjuk rasa.

Data terakhir Kementerian Luar Negeri menyebutkan, warga negara Indonesia yang berada di Mesir sebanyak 6.149 orang, terdiri atas 4.297 mahasiswa, 1.002 tenaga kerja, dan staf KBRI serta keluarganya. Saat ini, mereka membangun komunikasi di 20 posko.

Liat artikel aslinya