Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Pemerintah Protes Keras

Pemerintah Protes Keras

ANTARA/AHMAD SUBAIDISeorang laki-laki berada di dekat foto Abdul Kader Jaelani dan Herman yang dipajang di lokasi otopsi di pemakaman keluarga Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/4). Abdul Kader Jaelani, Herman, dan Mad Noon adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tewas ditembak polisi Malaysia. Jenazah ketiga TKI tersebut diotopsi karena adanya dugaan praktik jual-beli organ tubuh.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Kamis (26/4/2012), memprotes keras Malaysia atas penembakan dan pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia yang terjadi di Malaysia. Muhaimin meminta Menteri Luar Negeri  menindaklanjutinya secara diplomatik.

Protes serupa datang dari analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar.

”Tanpa otopsi, kita tidak tahu apa benar ada organ yang hilang. Kalau memang iya (ada penjualan organ tubuh), harus dibongkar (kasusnya) sebab ini sangat mengerikan,” tutur Dewi di Jakarta, kemarin. Kemungkinan adanya kongkalikong aparat dengan pelaku penjualan organ juga perlu dibongkar jika ada. ”Kejahatan ini jelas melanggar etika dan hukum,” kata Dewi.

Wahyu menilai, praktik pembunuhan dan pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia (TKI) kerap terjadi. Namun, kejahatan itu jarang terungkap apabila pihak keluarga tidak meneliti kondisi jenazah TKI yang dikirim dari luar negeri. ”Pemerintah harus tegas menuntut pengusutan dua tindak pidana dalam kasus ini, penembakan hingga mati dan pencurian organ tubuh. Meski belum resmi diumumkan, otopsi yang berlangsung sudah mengonfirmasikan ada sejumlah organ tubuh yang hilang. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Wahyu.

Muhaimin menegaskan, pihaknya juga telah mengirim tim guna memperkuat Perwakilan Tetap RI di Malaysia untuk melindungi dan melegalkan TKI tidak berdokumen. ”Mereka juga akan membantu Kementerian Luar Negeri memperkuat investigasi pengungkapan kasus ini,” ujar Muhaimin.

Polis Diraja Malaysia telah menembak mati tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Herman, Abdul Kader Jaelani, dan Mad Noon. Ketiganya tewas ditembak polisi Malaysia, 25 Maret, di kawasan Port Dickson, Negara Bagian Negeri Sembilan, Malaysia. Ketiganya ditembak atas dugaan tindakan kriminal. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 2005, menimpa empat TKI yang ditembak mati polisi Malaysia atas dugaan melakukan tindak kriminal.

Dari NTB, Tim Dokter Forensik Kepolisian Daerah NTB, Kamis siang, telah mengotopsi dua dari tiga jenazah TKI di pemakaman keluarga Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur, NTB.

Otopsi yang mengundang perhatian luas penduduk itu diawali jenazah Herman (34) pada pukul 09.00-12.00. Setelah istirahat, dilanjutkan dengan otopsi jenazah Abdul Kader Jaelani (25), pukul 13.00-15.30, di dekat makam korban.

Kapolda NTB Brigjen (Pol) Arief Wachyunadi di lokasi otopsi belum bersedia menjelaskan hasil otopsi karena masih dalam proses dan belum selesai. ”Besok deh, kita ketemu di lokasi otopsi berikutnya,” ujarnya tentang jadwal otopsi jenazah ketiga, Mad Noon (28), warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Jumat.

Namun, M Tohri (34), kakak Abdul Kader Jaelani, dengan jelas mengatakan, pada jenazah Herman dan Abdul Kader Jaelani terdapat jahitan. ”Mulai dari kepala, mata, leher, dada, perut, juga tangan kanan dan kiri, sampai ujung kaki. Isi dalamnya sudah tidak beraturan, juga pecah-pecah. Namun, apakah ada organ yang hilang atau diganti saya tidak tahu, yang mengetahui persis tentu dokter. Kami menunggu hasil otopsi saja, mungkin dua-tiga hari lagi atau sampai dua minggu baru ada hasilnya,” kata M Tohri.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil otopsi resmi dari Kepolisian Negara RI terkait tiga jenazah TKI asal NTB yang beberapa waktu lalu tewas ditembak polisi Malaysia dan diduga organ-organ dalam tubuh mereka diambil dan diperdagangkan secara ilegal.

”Kalau kepolisian belum merilis secara resmi hasil otopsi, kami belum bisa bilang kalau sekarang sudah ada hasil final. Baru dari situ kami bisa menyikapi,” ujarnya.

Michael menambahkan, saat ini Kemlu telah mengirim tim khusus untuk melacak kejadian penembakan terhadap ketiga TKI. Tim yang terdiri dari staf ahli menteri serta direktorat terkait hukum dan perlindungan WNI Kemlu berangkat pada Selasa malam dan mendatangi sejumlah instansi terkait untuk meminta penjelasan dan data-data resmi. ”Mereka mendatangi rumah sakit di Port Dickson, Negeri Sembilan, untuk meminta data terkait, juga kantor polisi setempat yang menjadi tempat kejadian perkara. Hari ini, tim kami itu mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Polis Diraja Malaysia. Hingga sekarang, mereka sangat kooperatif dan terbuka dalam memberi akses,” ungkap Michael.

Dari Malaysia diberitakan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menjanjikan Polis Diraja Malaysia akan menyelidiki klaim bahwa organ tubuh tiga TKI tersebut diambil sebelum jenazah mereka dipulangkan ke Indonesia.

Menurut Hishammuddin, seperti dikutip situs harian The Star, meski klaim tersebut disebutnya tidak memiliki dasar yang kuat, investigasi menyeluruh akan dilakukan segera. ”Inspektur Jenderal Polis Diraja Malaysia bertemu dengan delegasi Indonesia untuk membahas hal itu. Polisi akan menangani hal itu dan saya harap delegasi Indonesia menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi,” kata Hishammuddin.

Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, di Jakarta, menilai, kasus yang dialami ketiga TKI di Malaysia itu jadi contoh betapa buruknya penegakan hukum dengan perspektif pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang diharapkan bisa memutus mata rantai trafficking.

Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih sangat lemah. Selama ini, penegak hukum lebih banyak menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku trafficking. ”Sudah lima tahun Indonesia memiliki UU itu. Namun, pelaksanaannya sama sekali belum memadai,” kata Wahidah Rustam.(RUL/SEM/HAM/DWA/INA/IND)


View the original article here

Yaman Turut Bergolak, Pemerintah Siap Evakuasi WNI

Yaman Turut Bergolak, Pemerintah Siap Evakuasi WNI

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (Vivanews)

Jakarta, (tvOne)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah sudah memyiapkan berbagai upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Yaman, jika kerusuhan di Mesir meluas hingga ke negara itu. "Jadi perwakilan kita sudah bekerja, sudah mendata warga negara kita di Yaman yang kurang lebih tiga ribu orang, agar seandainya keadaan memburuk kita sudah siap," kata Marty setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/2).

Dia menegaskan, warga negara Indonesia tidak perlu terlalu panik karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah, seperti yang sudah dilakukan ketika menyikapi kerusuhan di Mesir dan Tunisia. Terkait krisis di Mesir, Marty mengemukakan, pemerintah akan terus melakukan evakuasi WNI. Pemerintah telah berhasil memulangkan satu rombongan WNI ke Tanah Air beberapa waktu lalu.

Marty menjelaskan, warga negara Indonesia di Mesir yang tergabung dalam rombongan evakuasi tahap kedua tiba di Jakarta pada Jumat (4/2) siang. "Pada pukul 12.30 ada rombongan kedua yang tiba di Tanah Air," paparnya.

Marty mengatakan, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait akan terus memantau dan mempersiapkan kebutuhan WNI selama berada di Tanah Air, sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Berdasarkan informasi, kata Marty, tim yang berada di Mesir sudah mendaftar 400 WNI lainnya. Mereka akan dipulangkan ke Indonesia dalam rombongan berikutnya. "Jadi sudah ada satu muatan pesawat lagi," ujarnya, menjelaskan.

Menurut dia, Satgas Evakuasi WNI akan memimpin proses pendaftaran dan pemulangan warga negara Indonesia dari Mesir yang sedang berkecamuk itu. Sementara itu, Ketua Satgas Evakuasi WNI, Hassan Wirajuda mengatakan, rombongan kedua evakuasi tiba di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Boeing 747 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Menurut Hassan, mereka akan ditampung untuk sementara di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia menegaskan, asrama haji Pondok Gede hanyalah tempat transit, oleh karena itu pemerintah akan segera memberangkatkan para WNI itu ke kampung halaman masing-masing. Rencananya, pemerintah akan memulangkan WNI, terutama yang tinggal di luar Kairo, akan dipulangkan dalam rombongan ketiga pada Sabtu (5/2). (Ant)

Bookmark and Share

View the original article here

Pemerintah Irak Operasikan Penjara Rahasia Untuk Siksa Tahanan

Pemerintah Irak Operasikan Penjara Rahasia Untuk Siksa Tahanan

Pasukan keamanan di bawah kendali Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki mengoperasikan sebuah penjara rahasia yang penuh dengan tahanan yang dipindahkan dari sebuah fasilitas di mana penyiksaan secara luas ditemukan di sana tahun lalu, menurut Human Rights Watch (HRW).

Kelompok hak asasi manusia internasional itu mengatakan bahwa mereka memperoleh dokumen-dokumen rahasia yang menggambarkan sebuah situs rahasia dalam sebuah kamp militer yang disebut Camp Justice, di lingkungan Kathamiya Baghdad. Kamp itu dijalankan oleh Brigade Angkatan Darat ke-56 Irak dan pasukan layanan kontraterorisme. Kedua lembaga itu berada di bawah kewenangan perdana menteri.

Laporan HNW menimbulkan kekhawatiran baru tentang adanya penyiksaan bagi tahanan Irak yang ditahan di Camp Justice dan menggambarkan upaya bersama antara para pejabat Irak untuk menyembunyikan tindakan pelecehan di fasilitas penahanan lainnya.

"Dengan brigade khusus ... tampaknya ada pola untuk melanjutkan penyiksaan dan saya berpikir bahwa bagian itu menjelaskan bahwa pemerintah belum mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan "belum mengakui adanya masalah," kata Samer Muscati, seorang peneliti HRW.

Dia mengatakan pejabat dari kantor perdana menteri tidak menanggapi permintaan berulang mereka untuk informasi kamp penahan tersebut atau melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini.

Dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa kemarin (1/2), HRW mengatakan bahwa hanya beberapa hari sebelum tim inspeksi internasional mengunjungi situs di dalam zona hijau November tahun lalu, pemerintah Irak mentransfer 280 tahanan, tersangka terorisme hampir semua dari mereka merupakan tersangka terorisme, ke Camp Justice.

HRW juga menemukan dokumen dari dua pekan lalu yang menunjukkan seorang perwira brigade ke-56 mencega pengawas penjara HRW dari mengunjungi para tahanan di Camp Honor, pangkalan militer di zona hijau. Juru bicara Pemerintah tidak bisa dihubungi untuk mengomentari laporan tersebut.

Laporan itu mengatakan bahwa sekitar 80 dari 280 tahanan di Camp Justice tidak memiliki akses ke pengacara atau kerabat dan inspektur penjara tidak diizinkan untuk melakukan kunjungan ke fasilitas yang dikendalikan oleh brigade ke-56.

Dalam wawancara dengan HRW, mantan tahanan di Camp Justice menjelaskan adanya aksi pemukulan dan penyiksaan yang terus berlanjut hingga akhir musim panas lalu, setelah pengungkapan luas adanya penyiksaan di sana. (fq/csm)

Nasehat Erdogan untuk Mubarak: Kita Semua Akan Mati, Jadi Mundurlah
Rabu, 02/02/2011 12:23 WIBKembali Pembantai dan Pemerkosa Muslim Bosnia Berhasil Ditangkap
Rabu, 02/02/2011 12:22 WIBMenlu Israel Sewa Jasa PR Eropa untuk Lawan Gerakan Boikot
Rabu, 02/02/2011 12:22 WIBTak Percaya NATO dan Pemerintah, Taliban Ajukan Syarat Dialog
Rabu, 02/02/2011 12:21 WIBKasus Terorisme, "Jihad Jane" Mengaku Bersalah
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBPemuda Inggris Makin Banyak yang Menganggur
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBTokoh Muslim Akhirnya "Manut" Yahudi, Ikut Ziarah ke Situs Holocaust
Rabu, 02/02/2011 10:03 WIB

(Arsip) (Ke Atas)


View the original article here

Pemerintah RI Hanya Evakuasi 4.100-an WNI di Mesir

Pemerintah RI Hanya Evakuasi 4.100-an WNI di Mesir

Rabu, 02/02/2011 14:54 WIB
Pemerintah RI Hanya Evakuasi 4.100-an WNI di Mesir  foto
Didi Syafirdi - detikNews


Jakarta - Total WNI yang berada di Mesir berjumlah kurang lebih 6.100 orang. Namun tidak semua WNI bisa dan mau dievakuasi. Pemerintah RI hanya mengevakuasi kurang lebih 4.100-an WNI.

"Dari WNI 6.100 lebih, diperkirakan paling 4.100-an," kata Menhub Freddy Numberi saat mendampingi Presiden SBY di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Rabu (2/2/2011).

Namun menurut Freddy, jika nantinya jumlah WNI akan lebih dari yang diperkirakan untuk dievakuasi, maka tetap akan diberangkatkan. Pesawat yang digunakan tetap 3 pesawat tersebut yakni Garuda, Batavia, dan Lion.

"Walaupun ternyata WNI lebih dari 4.000-an, akan tetap kita teruskan sampai selesai. Tetap 3 pesawat ini untuk evakuasi WNI," ujarnya.

Freddy mengatakan, proses evakuasi tidak semua bisa berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang dialami pesawat. Freddy memperkirakan jika kloter kedua bisa berangkat malam ini juga, maka bisa sampai di Indonesia sekitar tanggal 4-5 Februari. Namun tidak semua bisa semulus yang diperhitungkan.

"Kemarin pesawat Garuda sempat berhenti di Jeddah selama 8 jam karena kesulitan saat evakuasi teman-teman di Mesir. Takutnya kalau langsung ke Kairo nunggu kelamaan tidak bisa isi bahan bakar," jelasnya.

Menurut Freddy, pesawat yang setibanya di Mesir, akan segera langsung berangkat lagi ke Jakarta. Sebelumnya saat berangkat dari Jakarta menuju Kairo, pesawat itu transit di Jeddah untuk pengisian bahan bakar.

"Garuda begitu masuk, 1 jam boarding langsung terbang ke Indonesia. Menanti WNI, rute pulang dari Kairo langsung ke Jakarta lagi," ungkapnya.

(gus/asy)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Tak Percaya NATO dan Pemerintah, Taliban Ajukan Syarat Dialog

Tak Percaya NATO dan Pemerintah, Taliban Ajukan Syarat Dialog

Pemerintah Afghanistan dan sekutu-sekutu asingnya mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kontak dengan dengan sejumlah pemuka Taliban, tapi belum melakukan pembicaraan secara formal. Di sisi lain, kelompok Taliban pada publik berulang kali mengatakan bahwa mereka menolak tawaran dialog dari pemerintah dan menginginkan agar pasukan asing segera diusir dari Afghanistan.

Tapi ada perkembangan baru yang terjadi, dimana lebih dari belasan komandan Taliban di level menengah dan senior menyatakan siap melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan yang damai.

"Jika saya kami yakin bahwa persyaratan yang kami ajukan dipenuhi dan keberadaan kami dihargai dan dihormati, maka tidak alasan untuk berperang," kata seorang komandan Taliban yang tidak mau disebut jati dirinya.

"Tapi saat ini, kami tidak bisa mempercayai pemerintah Afghanistan dan orang-orang Amerika. Mereka tidak tulus dengan apa yang mereka katakan," sambungnya.

Sejumlah komandan Taliban juga menyuarakan pandangan serupa. Mereka mengatakan bahwa mereka menjadi korban taktik pecah belah yang dilakukan untuk memperlemah kekuatan mereka. Taliban menginginkan adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi mereka, jika dialog akan dilakukan.

Salah seorang komandan Taliban yang menolak berdialog dengan pemerintah dan militer asing adalah Mullah Malang dari wilayah Nooristan. Ia menuduh AS dan militer Afghanistan tidak bisa dipercaya karena telah melanggar kesepakatan amnesti.

"Kami belum bicara dengan siapa pun dan kami tidak akan pernah melakukan pembicaraan," tukasnya.

Malang mengatakan, pemerintah Afghanistan membawa Taliban-Taliban palsu dan mengatakan bahwa mereka sudah menyerah. "Amerika juga menjanjikan banyak orang, akan melakukan ini itu sebagai kompensasi jika Taliban mau berintegrasi. Tapi kapan 'Taliban-Taliban' itu menyerah, Taliban-Taliban yang sebenarnya banyak yang ditangkapi dan dibawa ke penjara Bagram atau Guantanamo," ujar Malang.

Sejumlah pejabat Afghanistan mengakui bahwa pasukan asing dan pasukan Afghanistan telah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. "Ada beberapa kasus dimana aparat Afghanistan mengintimidasi para mantan anggota Taliban. Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi," kata Burhanuddin Rabbani, Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan.

"Kami ingin fokus pada poin-poin yang sama antara pemerintah dan Taliban dan kami ingin memberikan kehidupan yang mulia pada para Taliban, serta menghormati mereka," ujarnya.

Tapi seorang mantan komandan Taliban dari Kandahar mengungkapkan kekecewaannya setelah ia bersedia mengikuti kesepakatan pemberian amnesti dari pemerintah Afghanistan.

"Mereka menjanjikan kami perlindungan, rumah dan pekerjaan. Semua janji-janji itu tak ada yang ditepati. Kami tak diberi apa-apa. Mereka cuma memberikan uang sebesar 50 dollar, cuma itu," kata mantan komandan Taliban, yang mengaku hidupnya justru kini dalam bahaya karena diancam oleh koleganya yang lain, yang masih menanyakan mengapa ia meninggalkan kelompok Taliban.

"Kami hidup terus menerus hidup dalam bahaya. Aparat keamanan pemerintah mengintimidasi kami, itulah sebabnya banyak mantan Taliban yang akhirnya kembali bergabung dengan Taliban," ujarnya.

Kelompok Taliban masih menjadi tantangan berat bagi pasukan asing di Afghanistan. Saat ini bahkan ada kekhawatiran di kalangan pejabat NATO soal munculnya generasi baru Taliban atau "neo-Taliban" yang dianggap lebih radikal, lebih kuat dan menentang ide rekonsiliasi. (ln/bbc)

Kasus Terorisme, "Jihad Jane" Mengaku Bersalah
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBPemuda Inggris Makin Banyak yang Menganggur
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBTokoh Muslim Akhirnya "Manut" Yahudi, Ikut Ziarah ke Situs Holocaust
Rabu, 02/02/2011 10:03 WIBDemonstran: Jumat 4 Februari Merupakan "Hari Keberangkatan" bagi Mubarak
Rabu, 02/02/2011 09:50 WIBTiru Tunisia dan Mesir, Warga Suriah Serukan Demo Lewat FB dan Twitter
Rabu, 02/02/2011 09:07 WIBMendagri Tunisia: Pasukan Keamanan Terlibat Konspirasi Jatuhkan Negara
Rabu, 02/02/2011 08:51 WIBElbaradei: Pidato Mubarak Hanya Penipuan dan Dia Tetap Harus Turun
Rabu, 02/02/2011 08:51 WIB

(Arsip) (Ke Atas)


View the original article here

Pemerintah Janji Bantu Terbangkan WNI Kembali ke Mesir Setelah Aman

Pemerintah Janji Bantu Terbangkan WNI Kembali ke Mesir Setelah Aman

Rabu, 02/02/2011 15:06 WIB
Pemerintah Janji Bantu Terbangkan WNI Kembali ke Mesir Setelah Aman 
Rachmadin Ismail - detikNews


Jakarta - 415 Warga negara Indonesia di Mesir yang dievakuasi telah tiba di Tanah Air. Mereka terpaksa dipulangkan lantaran situasi di Mesir yang belum kondusif. Kelak jika Mesir telah aman kembali, pemerintah berjanji membantu menerbangkan mereka kembali ke Mesir.

"Setelah pulih, pemerintah akan bantu kembali penerbangan dari Indonesia ke Mesir," ucap SBY dalam sambutannya di hadapan ratusan WNI yang dievakuasi menggunakan pesawat Garuda di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Ucapan SBY tersebut disambut tepuk tangan oleh para WNI yang telah dievakuasi itu. SBY menyampaikan evakuasi dilakukan untuk menjamin keselamatan mereka. Hal itu juga dilakukan untuk agar pemenuhan kebutuhan makan dan minum yang mulai sulit bisa dihindari.

"Kita mendoakan agar diberi tuntunan, tidak terjadi kekerasan dan segera normal kembali. Sehingga yang kuliah, bertugas dan bekerja di Mesir bisa kembali lagi," harap SBY.

SBY juga meminta kesabaran WNI di Mesir. Satuan Tugas Evakuasi WNI di Mesir akan menjalankan tugas sehingga WNI bisa kembali dengan aman. SBY pun memerintahkan menteri terkait agar menyediakan semua kebutuhan WNI yang telah dievakuasi, mulai dari makanan hingga penampungan agar semua berjalan dengan tertib.

"Saya merasa bahagia, karena Anda sekalian sudah kembali ke Tanah Air dengan selamat," ucapnya.

SBY memastikan, pemerintah terus berupaya memulangkan WNI yang masih di Mesir. SBY menambahkan, petugas KBRI di Kairo belum dipulangkan lantaran masih harus menjalankan tugas mengamankan WNI di Mesir.

"Kalau tidak aman baru kita evakuasi. Tugasnya mengamankan dulu saudara kita agar bisa kembali ke Tanah Air. Sampaikan salam saya kepada keluarga semua, semoga semua segera kembali," tambah SBY.

SBY didampingi beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yaitu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menkes Endang Rahayu, Menhub Freddy Numberi, Menlu Marty Natalegawa, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Evakuasi dilakukan lantaran demonstrasi antipemerintah Hosni Mubarak di Mesir tidak kunjung berhenti. Demonstrasi yang digelar lebih dari sepekan ini menuntut Mubarak turun dari kursi presiden dan meninggalkan mesir. PBB melansir jumlah korban tewas dalam kerusuhan yang merupakan buntut demonstrasi itu mencapai 300 orang.

(vit/asy)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Pemerintah Janji Fasilitasi Kepulangan WNI ke Mesir

Pemerintah Janji Fasilitasi Kepulangan WNI ke Mesir

Tangerang, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut kedatangan WNI dari Mesir di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (2/2). "Saya dan Ibu Negara merasa bahagia dan bersyukur WNI dari Mesir telah kembali ke tanah air dengan selamat," kata Presiden SBY dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan, ia menginstruksikan pemulangan ini untuk menjamin keselamatan WNI yang berada di Mesir dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan pasokan makanan, sejalan dengan situasi Mesir yang kian memanas.

Presiden SBY juga mengatakan bahwa setelah situasi di Mesir pulih, maka pemerintah akan membantu memfasilitasi WNI untuk berangkat kembali ke Mesir. " Semoga situasi Mesir segera pulih sehingga nanti para WNI bisa kembali ke sana.

Presiden mengatakan bahwa proses evakuasi sekitar 6.200 WNI yang ada Mesir akan terus dilakukan dalam berbagai tahap. "Petugas KBRI masih akan tetap di sana untuk mengemban tugas, kecuali bila situasi sudah sangat tidak aman."

Presiden juga mengimbau Satgas Evakuasi WNI dari Mesir untuk menjamin pelayanan kepada para WNI, khususnya makanan dan kesehatan, selama berada di penampungan.

Sementara itu Ketuga Satgas  Evakuasi WNI dari Mesir, Hassan Wirajuda mengatakan 411 WNI dari Mesir ini akan dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ia mengatakan, bahwa di asrama haji tersebut, telah tersedia akmodasi yang memadai serta tim medis yang siap memantau kondisi fisik para WNI.

Bookmark and Share

View the original article here

Pemerintah Minta Bulog Perkuat Cadangan Beras

Pemerintah Minta Bulog Perkuat Cadangan Beras

ilustrasi (ANTARA/M Risyal Hidayat)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah minta Perum Bulog meningkatkan cadangan pangan/beras pada 2011 sebagai langkah mengatasi kemungkinan dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

"Tahun 2010 penyerapan Bulog hanya 50 persen dari target, tahun ini diharapkan target tiga juta ton dapat dipenuhi," kata Mentan Suswono usai rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui perkiraan kondisi cuaca dan iklim yang akan terjadi. "Prinsipnya sampai Maret masih akan hujan, dan pada Maret-April akan memasuki masa panen raya," katanya.

Pemerintah, lanjut Suswono, akan melakukan pengamanan agar panen raya 2011 memberi hasil memuaskan, antara lain dengan upaya pemberantasan hama.

Ia menyebutkan, pada tahun 2010 stok beras Bulog terbilang rendah padahal ada program yang terus dilaksanakan pemerintah yaitu raskin dan operasi pasar.

Selain pemberantasan hama, upaya yang akan dilakukan adalah memberikan fleksibilitas kepada Bulog dalam pengadaan beras. "Dari sisi kualitas, pengeringan gabah akan dioptimalkan dengan pengadaan alat pengering terutama di sentra produksi beras," katanya.

Ia menyebutkan, ditargetkan ada tambahan 1.000 alat pengering gabah pada 2011.

"Masalah yang muncul di pascapanen adalah tingkat kehilangan yang mencapai 15 persen. Tingkat kehilangan diharapkan dapat ditekan hingga hanya lima persen saja atau yang dapat diselamatkab sekitar dua juta ton," katanya.
(A039/B010)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com


View the original article here