Pemerintah Afghanistan dan sekutu-sekutu asingnya mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kontak dengan dengan sejumlah pemuka Taliban, tapi belum melakukan pembicaraan secara formal. Di sisi lain, kelompok Taliban pada publik berulang kali mengatakan bahwa mereka menolak tawaran dialog dari pemerintah dan menginginkan agar pasukan asing segera diusir dari Afghanistan.
Tapi ada perkembangan baru yang terjadi, dimana lebih dari belasan komandan Taliban di level menengah dan senior menyatakan siap melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan yang damai.
"Jika saya kami yakin bahwa persyaratan yang kami ajukan dipenuhi dan keberadaan kami dihargai dan dihormati, maka tidak alasan untuk berperang," kata seorang komandan Taliban yang tidak mau disebut jati dirinya.
"Tapi saat ini, kami tidak bisa mempercayai pemerintah Afghanistan dan orang-orang Amerika. Mereka tidak tulus dengan apa yang mereka katakan," sambungnya.
Sejumlah komandan Taliban juga menyuarakan pandangan serupa. Mereka mengatakan bahwa mereka menjadi korban taktik pecah belah yang dilakukan untuk memperlemah kekuatan mereka. Taliban menginginkan adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi mereka, jika dialog akan dilakukan.
Salah seorang komandan Taliban yang menolak berdialog dengan pemerintah dan militer asing adalah Mullah Malang dari wilayah Nooristan. Ia menuduh AS dan militer Afghanistan tidak bisa dipercaya karena telah melanggar kesepakatan amnesti.
"Kami belum bicara dengan siapa pun dan kami tidak akan pernah melakukan pembicaraan," tukasnya.
Malang mengatakan, pemerintah Afghanistan membawa Taliban-Taliban palsu dan mengatakan bahwa mereka sudah menyerah. "Amerika juga menjanjikan banyak orang, akan melakukan ini itu sebagai kompensasi jika Taliban mau berintegrasi. Tapi kapan 'Taliban-Taliban' itu menyerah, Taliban-Taliban yang sebenarnya banyak yang ditangkapi dan dibawa ke penjara Bagram atau Guantanamo," ujar Malang.
Sejumlah pejabat Afghanistan mengakui bahwa pasukan asing dan pasukan Afghanistan telah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. "Ada beberapa kasus dimana aparat Afghanistan mengintimidasi para mantan anggota Taliban. Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi," kata Burhanuddin Rabbani, Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan.
"Kami ingin fokus pada poin-poin yang sama antara pemerintah dan Taliban dan kami ingin memberikan kehidupan yang mulia pada para Taliban, serta menghormati mereka," ujarnya.
Tapi seorang mantan komandan Taliban dari Kandahar mengungkapkan kekecewaannya setelah ia bersedia mengikuti kesepakatan pemberian amnesti dari pemerintah Afghanistan.
"Mereka menjanjikan kami perlindungan, rumah dan pekerjaan. Semua janji-janji itu tak ada yang ditepati. Kami tak diberi apa-apa. Mereka cuma memberikan uang sebesar 50 dollar, cuma itu," kata mantan komandan Taliban, yang mengaku hidupnya justru kini dalam bahaya karena diancam oleh koleganya yang lain, yang masih menanyakan mengapa ia meninggalkan kelompok Taliban.
"Kami hidup terus menerus hidup dalam bahaya. Aparat keamanan pemerintah mengintimidasi kami, itulah sebabnya banyak mantan Taliban yang akhirnya kembali bergabung dengan Taliban," ujarnya.
Kelompok Taliban masih menjadi tantangan berat bagi pasukan asing di Afghanistan. Saat ini bahkan ada kekhawatiran di kalangan pejabat NATO soal munculnya generasi baru Taliban atau "neo-Taliban" yang dianggap lebih radikal, lebih kuat dan menentang ide rekonsiliasi. (ln/bbc)
Kasus Terorisme, "Jihad Jane" Mengaku BersalahRabu, 02/02/2011 12:19 WIBPemuda Inggris Makin Banyak yang Menganggur
Rabu, 02/02/2011 12:19 WIBTokoh Muslim Akhirnya "Manut" Yahudi, Ikut Ziarah ke Situs Holocaust
Rabu, 02/02/2011 10:03 WIBDemonstran: Jumat 4 Februari Merupakan "Hari Keberangkatan" bagi Mubarak
Rabu, 02/02/2011 09:50 WIBTiru Tunisia dan Mesir, Warga Suriah Serukan Demo Lewat FB dan Twitter
Rabu, 02/02/2011 09:07 WIBMendagri Tunisia: Pasukan Keamanan Terlibat Konspirasi Jatuhkan Negara
Rabu, 02/02/2011 08:51 WIBElbaradei: Pidato Mubarak Hanya Penipuan dan Dia Tetap Harus Turun
Rabu, 02/02/2011 08:51 WIB
(Arsip) (Ke Atas)
View the original article here